SEJARAH INDONESIA

By Nopriadi At 5:26 PM 7

BAB I

MASA REVOLUSI FISIK INDONESIA ( 1945-1950 )

A.Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Meskipun kemerdekaan Indonesia telah di proklamasikan, ternyata bangsa Indonesia masih mengalami berbagai macam rongrongan atau gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Pemerintah Belanda masih tetap ingin menguasai wilayah Indonesia. Namun, kali ini kedatangan pasukan Belanda ke wilayah Indonesia bersama-sama dengan pasukan Sekutu-Inggris. Kedatangannya disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sejak 1945 hingga tahun 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Sekutu-Inggris.

Perjuangan bersenjata dan diplomasi
Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara merdeka. Namun, hal itu bukan berarti keadaan dalam negeri menjadi tenang. Kemerdekaan itu harus dipertahankan dari ancaman pihak asing. Untuk mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menempuh dua cara, yakni perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Perjuangan diplomasi melahirkan beberapa perjanjian, sedangkan perjuangan bersenjata mengakibatkan terjadinya berbagai pertempuran.

1.Pertempuran Surabaya (10 november 1945)
Pertempuran di Surabaya melawan sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yangmendahuluinya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 september 1945. Perebutan kekuasaan dan senjata yand dilakukan oleh para pemuda berubah mejadi situasi revolusi yang konfrontatif antara pihak Indonesia dengan Sekutu.

Latar belakang pertempuran Surabaya, antara lain :
1)keinginan Sekutu untuk merebut senjata milik Jepang yang sudah dikuasai oleh para pemuda Indonesia.
2)Inggris yang mengingkari janjinya dengan pemerintah Indonesia, dan berhasil membebaskan seorang kolonel Belanda dari penjara dengan melakukan penyerangan.
3)terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby pada pertempuran 28, 29 , dan 30 oktober 1945.
4)ultimatum Inggris yang mengeluarkan instruksi agar pemimpin bangsa Indonesia dan semua pihak di kota Surabaya menyerah kepada Inggris.

2.Pertempuran Ambarawa
Pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 november 1945 dan berakhir pada tanggal 15 desember 1945. Pertempuran ini terjadi antara TKR bersama rakyan Indonesia melawan pasukan Sekutu-Inggris

Latar belakang pertempuran Ambarawa, antara lain :
1)Insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri, yang kedatangannya diikuti oleh orang-orang NICA
2)pihak Sekutu yang mengingkari janjinya terhadap persetujuan yang sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak.

3)Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa.

3.Pertempuran Medan Area
Pada tanggal 9 november 1945, pasukan sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D Kelly mendarat di Sumatera Utara yang dikuti oleh pasukan NICA. Brigadir ini menyatakan kepada pemerintah RI akan melaksanakan tugas kemanusiaan, mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar kota Medan. Dengah dalih menjaga keamanan, para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai.

Latar belakang pertempuran Medan Area, antara lain :
1) bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang.
2) ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah-putih.
3) ultimatum agar pemuda Medan menyrahkan senjata kepada Sekutu.

4. Bandung Lautan Api
Pasukan Sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan oktober 1945. Menjelang november 1945, pasukan NICA semakin merajelela di Bandung dengan aksi terornya. Masuknya tentara sektu dimanfaatkan oleh NICA untuk mengembalikan kekuasaanya di Indonesia. Tapi semangat juang rakyat dan para pemuda Bandung tetap berkobar.

Latar belakang Bandung Lautan Api, antara lain :
1) Pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung dan sikap pasukan NICA yang merajalela dengan aksi terornya.
2) Perundingan antara pihak RI dengan Sekutu/NICA, dimana Bandung dibagi dua bagian.
3) Bendungan sungai Cikapundung yang jebol dan menyebabkan banjir besar dalam kota
4) Keinginan sektu yang menuntut pengosongan sejauh 11km dari Bandung Utara.

5. Peristiwa Merah Putih di Manado
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 februari 1946 di Manado. Para pemuda Manado bersama laskar rakyat dari barisan pejuang melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditahan.
Adapun latar belakang dari peristiwa ini yaitu keinginan pemuda untuk merebut kembali kekuasan di seluruh Manado yang berada di tangan Belanda.

6. Pertempuran Margarana (20 november 1946)
Pada tanggal 2 dan 3 maret 1946, lebih kurang 2.000 tentara Belanda mendarat di pulau Bali. Ketika Belanda mendarat, pimpinan laskar Bali Kolonel I Gusti Ngurah Rai, sedang menghadap ke markas tertinggi TKR di Yogyakarta.

Latar belakang pertempuran Margarana, antara lain :
1) kedatangan Belanda yang memporak-porandakan pasukan Igusti Ngurah Rai
2) tidak behasilnya Belanda yang membujuk Pimpinan Laskar Bali untuk bekerja sama.
3) pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil menyerang markas Belanda yang menyebabkan kemarahan dari pihak Belanda.

7. Perjanjian Linggarjati
Perlawanan hebat dari rakyat dan para pemuda Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan menyebabkan Inggris menarik suatu kesimpulan bahwa sengketa antar Indonesia dan Belanda tidak mungkin dapat diselesaikan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan cara diplomasi. Untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda, makap ada tanggal 10 november 1946 diadakan perundingan di Linggarjati. Pihak Indonesia dipimpin oleh dr. Sudarsono, jenderal Soedirman dna jenderal Oerip Soemohardjo. Sedangkan Belanda Van Mook, serta Inggris mengirim Lord Killearn sebagai penengah. Isi persetujuan Linggarjati, antara lain :
1) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama membentuk negara federasi bernama Negara Indonesia Serikat.
2) NIS tetap terikat dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan Belanda.
3) Belanda mengakui secara de facto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto.

8. Agresi Militer I Belanda
Pada tanggal 27 mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari yang menuntut agar segera dibentuk pemerintahan sementara bersama dan pembentukan pasukan bersama. Namun ultimatum ini dijawab dengan penolakan oleh Bangsa Indonesia. Sehingga, pada tanggal 21 juli 1947 Belanda melakukan serbuan pertama ke berbagai wilayah RI. Serangan ini dikenal sebagai Agresi Militer I Belanda. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menguasai kota-kota, sasaran utama Belanda ialah menguasai daerah-daerah penghasil devisa. Akibatnya wilayah yang dikuasai RI semakin sempit dan pada umumnya adalah daerah minus.

9. Perjanjian Renville
Sementar peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah perselisihan itu. Yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara.

Dengan perantara KTN, pada tanggal 8 desember 1947 dimulantara RI dan Belanda. Perundingan diadakan ditempat netral, yakni diatas kapal perang Amerika Serikat USS enville di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebab RI menolak berunding di daerah yang dikuasai Belanda. Perundingan akhirnya menghasilkan persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 17 juanuari 1948 yang dikenal dengan perjanjian Renville. Persetujuan itu menmpatkan RI pada posis yang sulit. RI terpaksa mengakui pendudukan Belanda di daerah-daerah yang mereka rebut selama Agresi Militer I.

10. Agresi Militer II Belanda
Pihak Belanda yang masih ingin menguasai wilayah Indonesia, mencari cara untuk mengingkari persetujuan yang sudah disepakati. Sebelum macetnya perundingan itu sudah ada tanda-tanda bahwa pihak Belanda akan melanggar Perjanjian Renville. Oleh karena itu, pemerintah RI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan RI dengan kekuatan senjata.

Seperti yang telah diduga seblumnya, akhirnya Belanda pun melakukan aksi militernya yang kedua, yang menyebabkan berhasil di dudukinya ibukota Yogyakarta. Setelah serbuan ke Yogya dan daerah RI yang lain. Belanda mengalami tekanan politik dan militer. Terutama dari USA dan negara Asia yang bersimpati pada perjuangan RI. Dari segi militer, taktik gerilya dan sistem wehrkreise yang dilaksanakan Angkatan perang RI berhasil mengacaukan strategi dan taktik Belanda. Perjuangan yang paling terkenal adalah Serangan Umum 1 Maret. Karena secara militer Belanda tidak akan dapat menaklukkan RI, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik adalah kembali ke meja perundingan.

B. AKHIR PERANG KEMERDEKAAN (AKHIR REVOLUSI FISIK)

B. Perjuangan mewujudkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI)
Meski kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, Belanda tetap saja tidak mau mengakui kelahiran negara Indonesia. Belanda masih ingin menguasai wilayah Indonesia. Masa-masa revolusi fisik merupakan masa yang cukup berat bagi bangsa Indonesia karena disamping harus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihnya harus juga berjuang mewujudkan negara kesatuan RI. Wilayah Indonesia telah dipecah-pecah oleh Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kembali wilayah yang menjadi miliknya melalui perjuangan diplomasi maupun angkat senjata.

1. Perjanjian Roem Royen
Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak Internaisonal melakukan tekana kepada Belanda, terutama USA yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 27 mei 1949, RI dan Belanda menyepakati perjanjian Roem Royen. Perjanjian ini merupakan perundingan yang membuka jalan ke arah terlaksananya Konferensi Meja Bundar yamg menjadi cikal bakal terwujudnya NKRI. Perundingan ini dilakukan untuk meredakan konflik Indonesia-Belanda setelah bangsa Indonesia dengan gigih mempertahankan wilayahnya dari segala agresi Belanda. Inti dari perjanjian ini yaitu akan dilaksanakanya KMB yang akan membahas tentang kedaulatan bangsa Indonesia.

2. Konferensi Inter-Indonesia
Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Roem Royen, pada tanggal 22 juni 1949 diadakan perundingan formal antara RI. Hasil konferensi Inter-Indonesia yang disetujui bersama, antara lain :
1) NIS disetujui dengan nama RIS
2) Angkatan perang RIS adalah angkatang perang Nasional

Selain itu, disetujui pula bahwa bendera kebangsaan adalah sang saka Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia, dan hari nasional adalah tanggal 17 agustus.

3. Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antar pemerintah RI dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 agustus hingga 2 november 1949, yang menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui kedaulatan RIS. Sesuai dengan hasil KMB, pada tanggal 27 desember 1949 berlangsung upacara pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS.

4. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda
PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan pertikaian bersenjata anatar Indonesia-Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 24 januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang dan dalam sidang tersebut Amerika mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semui negara anggota, yaitu :
1) Membebaskan Presiden dan Wakil Presidan serta pemimpin RI yang ditangkap pada 19 desenber 1948
2) Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 desember 1948.

Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secar de jure pihak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk RIS. Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI. Selanjutnya pada tanggal 28 september 1950, Indonesia di terima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah di akui oleh dunia internaisonal.

BAB II
INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
Presiden bisa dan berhak berhak membubarkan DPR
Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

A. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

a. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

Program :

1.Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2.Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3.Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4.Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5.Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil :

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

- Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

Program :

Menjamin keamanan dan ketentraman
Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
Mempercepat persiapan pemilihan umum.
Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Hasil :

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
Masalah Irian barat belum juga teratasi.
Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

c. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

Program :

Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Hasil : -

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.

Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

d. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

Program :

Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil :

Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

e. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap

Program :

Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil :

Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakn hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

Program :

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

Perjuangan pengembalian Irian Barat
Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah,

Pembatalan KMB,
Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil :

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

Program :

Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :

Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan Republik Indonesia
Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
Perjuangan pengembalian Irian Jaya
Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil :

Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

- Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

- Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

B. KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.

Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.

Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :

1. Mengurangi jumlah uang yang beredar

2. Mengatasi Kenaikan biaya hidup.

Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :

1. Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI MASA LIBERAL

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950

Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.

Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :

Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.

Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah

Untuk memajukan pengusaha pribumi.
Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,

Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional
Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :

Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

Dampaknya :

Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.

Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

BAB III

MASA ORDE LAMA

A. Pengertian Masa Orde Lama

Orde lama adalah nama masa pemerintahan jabatan kekuasaan presiden soekarno dengan wakil presidennya moh Hatta karena pada masa itu indonesia adalah negara yang baru saja lahir setelah perang dunia 2 atas kemenagan sekutu Banyak rintangan yang harus dihadapi indonesia yang baru saja merdeka yang memaksa harus berhadapan dengan NICA yang di boncengi oleh sekutu yaitu inggris kemudian perjanjian kmb.Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.

PADA MASA ORDE LAMA, ADA 2 MACAM DEMOKRASI YANG SEMPAT DIBERLAKUKAN, yaitu :

· Demokrasi Liberal

· Demokrasi Terpimpin

1. DEMOKRASI LIBERAL(1950-1959)

a. Masa Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.^[1] Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada.Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).

b. Masa Demokrasi Liberal DiIndonesia

Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950.Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen.Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet.Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai ( kabinet formatur ). Bila dalam perjalanannya kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang ( umumnya ketua partai ) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden.
Suatu kabinet dapat berfungsi bila memperoleh kepercayaan dari parlemen, dengan kata lain ia memperoleh mosi percaya. Sebaliknya, apabila ada sekelompok anggota parlemen kurang setuju ia akan mengajukan mosi tidak percaya yang dapat berakibat krisis kabinet. Selama sepuluh tahun (1950-1959) ada tujuh kabinet, sehingga rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun.rakyat.

c. Kabinet-Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

1. KABINET NATSIR

(6 September 1950 – 21 Maret 1951) Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

. Program:

a. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

b. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

c. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

e. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil:

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala/Masalah yang dihadapi:

a. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

b. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

2. KABINET SUKIMAN

(27 April 1951 – 3 April 1952) Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

Program:

a. keamanan dan ketentraman

b. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

c. Mempercepat persiapan pemilihan umum.

d. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Hasil:

Kendala/ Masalah yang dihadapi:

a. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.

b. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

c. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

d. Masalah Irian barat belum juga teratasi.

e. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut.DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

3. KABINET WILOPO

(3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

Program:

a. Program dalam negeri: Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

b. Program luar negeri: Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Kendala/Masalah yang dihadapi:

a. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

b. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.

c. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

d. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan.

e. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

f. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

g. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

h. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.

i. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo.Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

4. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I

(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

Program:

a. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

b. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

c. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

d. Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil:

a. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

b. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kendala/Masalah yang dihadapi:

a. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

b. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD.Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

c. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.

d. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

e. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

5. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap

Program :

a. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

b. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

c. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

d. Perjuangan pengembalian Irian Barat

e. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil :

a. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

b. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

c. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

d. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

e. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai.Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh.Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

6. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II

(20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

Program :

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

a. Perjuangan pengembalian Irian Barat

b. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

c. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

d. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

e. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah,

a. Pembatalan KMB,

b. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,

c. Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil :

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

a. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

b. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

c. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

d. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

e. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden

7. KABINET DJUANDA

( 9 April 1957- 5 Juli 1959)Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950.Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

Program :

Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :

a. Membentuk Dewan Nasional

b. Normalisasi keadaan Republik Indonesia

c. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB

d. Perjuangan pengembalian Irian Jaya

e. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil :

a. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

b. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

c. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

d. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

a. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

b. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

c. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

. Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

D.Gangguan Pada Masa Demokrasi Liberal

1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung

Gerakan teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat, dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang menolak pembubaran Negara Pasundan. Latar pemberontakan APRA adalah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pembentukan APRIS ini menimblkan tanggapan dari berbagai pihak. Di pihak TNI, mereka merasa enggan bekerjasama dengan tentara bekas KNIL, sedangkan dari pihak Belanda menuntut untuk ditetapkan sebagai aparat Negara bagian.

Disebut APRA karena pada Westerling memahami adanya kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil untuk membebaskan penderitaannya karena penajahan, baik Belanda maupun Jepang. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahannya adanya tentara tersendiri pada Negara-negara bagian RIS. APRA mengawali pemberontakannya dengan memberi ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan, kemudian melancarkan serangan yang berkekuatan sekitar 800 orang.

APRA menggunakan taktik gerak cepat dan brutal untuk menggebrak pertahanan kota Bandung. Mereka membunuh dan menembak setiap anggota TNI yang dijumpai secara ganas. Perlawanan dapat dikatakan hampir tidak ada, karena penyerbuan tersebut tidak terduga sama sekali. APRA berhasil menduduki Markas Staf Divisi Siliwangi. Korban yang jatuh di pihak Divisi Siliwangi adalah Letnan Kolonel Lembong dan 15 orang yang sedang jaga pada saat itu. Korban keseluruhan lebih dari 79 orang APRIS dan msyarakat sipil. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahan RIS mengambil tindakan berikut:

· Mengirimkan bala bantuan ke Bandung kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pada waktu itu berada di Jakarta

· Megadakan perundingan dengan Belanda, dalam perundingan tersebut pemerintah RIS diwakili oleh Drs. Moh. Hatta sebagai PM RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda.

Pada tanggal 24 Januari 1950, psukan TNI sebagai inti APRIS dengan bantuan rakyat berhasil menghancurkan sisa-sisa gerombolan APRA setelah melakukan pengejaran sampai daerah Pacet.Walaupun menggunakan APRA sebagai mitos untuk mempengaruhi opini masyarakat Jawa Barat, namun karena tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka gebrakan operasi militernya hanya berlangsung beberapa hari dan pada akhirnya dengan mudah dapat ditumpas oleh aparat keamanan Negara Indonesia.

2. Pemberontakan Andi Azis

Andi Aziz atau Andi Abdoel Aziz, ia terlahir dari pasangan Andi Djuanna Daeng Maliungan dan Becce Pesse. Anak tertua dari 11 bersaudara. Ia menyandang gelar pemberontak akibat perjuangannya untuk mempertahankan existensi Negara Indonesia Timur. Ia mengambil alih kekuasaan militer di Makassar pada 5 April 1950 ketika umurnya baru 24 tahun. Ia adalah korban politik Belanda divide et impera, di pengadilan militer ia mengakui menyesal bahwa ia buta politik. Sejak umur 10 tahun, Andi Aziz sudah dikirim oleh orang tuanya ke negeri Belanda untuk sekolah dan menyelesaikan sekolah lanjutannya disana.

Negara Indonesia Timur di bentuk ia di angkat sebagai adjudan Presiden Sukawati dan pangkatnya di kembalikan menjadi Letnan Dua KNIL. Pada tahun 1947 ia dikirim ke Bandung untuk menjadi instruktur pendidikan militer disana dan kembali ke Makassar pada tahun 1948. Sekembalinya di Makassar ia di angkat menjadi Komandan Divisi 7 Desember, anak buahnya adalah asli orang Belanda. Menjelang penyerahan kedaulatan pada tahun 1949 ia dipercayai untuk membentuk satu kompi pasukan KNIL dan memilih langsung anak buahnya yang mana berasal dari Toraja, Sunda dan Ambon. Kompi inilah yang kemudian di resmikan oleh Panglima Teritorial Indonesia Timur, Letnan Kolonel Akhmad Junus Mokoginta dan dilebur menjadi bagian dari APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Pada tanggal 5 April 1950 kompi ini jugalah yang diandalkan Andi Aziz untuk melakukan pemberontakan.

Sebetulnya pemberontakan Kapten Andi Aziz adalah dikarenakan hasutan Dr. Soumokil Menteri Kehakiman Indonesia Timur. Tokoh ini jugalah yang memprakarsai adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kapten Andi Aziz mempunyai pertimbangan lain. Ia khawatir akan tindakan membabi buta dari Dr. Soumokil yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah diantara saudara sebangsa. Atas dasar pertimbangan untuk menghindari pertumpahan darah tersebutlah ia bersedia memimpin pemberontakan. Ia merasa sanggup memimpin anak buahnya tanpa harus merenggut korban jiwa. Ternyata memang pemberontakan yang di pimpin olehnya berjalan sesuai dengan lancar dan tanpa merenggut korban jiwa. Hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit semua perwira Tentara Nasional Indonesia dapat ia tahan dan Makassar dikuasainya.

Atas tindakannya tersebut Presiden Soekarno memberikan ultimatum kepada AndiAziz untuk menyerahkan diri dalam tempo 24 jam, kemudian diperpanjang lagi menjadi 3 x 24 jam. Panggilan tersebut tidak dipenuhinya karena waktu itu Andi Aziz menganggap keadaan atau situasi di kota Makassar masih belum stabil karena masih ada pergerakan disana sini di dalam kota Makassar. Setelah ia merasa Makassar telah aman maka semua tawanannya termasuk Letnan Kolonel Akhmad Junus Mokoginta dilepaskannya.

Pada akhir tahun 1950 ia di undang kembali oleh Presiden Soekarno untuk datang menghadap di Jakarta. Ia ditemani oleh seorang pamannya yaitu Almarhum Andi Patoppoi, lalu seorang Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur yaitu Anak Agung Gde Agung serta seorang wakil dari Komisi Tiga Negara. Ternyata undangan tersebut hanyalah jebakan Presiden Soekarno, sesampainya ia di pelabuhan udara kemayoran ia langsung ditangkap oleh Polisi Militer untuk di bawa ke pengadilan. Ia kemudian ditahan dan diadili di pengadilan Wirogunan Yogyakarta. Oleh pengadilan ia dijatuhi hukuman penjara 14 tahun, tetapi hanya delapan tahun saja yang ia jalani. Tahun 1958 ia di bebaskan tetapi tidak pernah kembali ke Sulawesi Selatan sampai masa orde baru. Sekitar tahun 1970-an ia kembali ke Sulawesi Selatan sebanyak 4 kali dan terakhir pada tahun 1983. Setelah keluar dari tahanan ia terjun ke dunia bisnis dan bergabung bersama Soedarpo Sastrosatomo di perusahaan pelayaran Samudra Indonesia hingga akhir khayatnya. Andi Abdoel Aziz meninggal pada 30 Januari 1984 di Rumah Sakit Husada Jakarta akibat serangan jantung dengan umur 61 tahun. Ia meninggalkan seorang Istri dan tidak ada anak kandung. Jenasahnya diterbangkan dan dimakamkan di pemakaman keluarga Andi Djuanna Daeng Maliungan di desa Tuwung kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Turut hadir sewaktu melayat di rumah duka yaitu mantan Presiden RI, BJ. Habibie beserta Istri, Mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno dan perwira perwira TNI lainnya.

Kapten Andi Aziz adalah seorang pemberontak yang tidak pernah membunuh dan menyakiti orang. Ia adalah korban kambing hitamnya Belanda karena kebutaannya mengenai dunia politik. Ia adalah seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur yang menurutnya adalah telah melalui kesepakatan dengan Republik Indonesia Serikat. Dalam kesehariannya Andi Aziz cukup dipandang oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang bermukim di Tanjung Priok, Jakarta dimana ia dulu menetap. Disana ia diakui sebagai salah satu sesepuh suku Bugis Makassar yang mana selalui dimintai nasehat nasehat, dan pikiran pikirannya untuk kelangsungan kerukunan suku Bugis Makassar. Ia juga seorang yang murah hati dan suka meonolong, pernah suatu waktu pada tahun 1983, ia menampung 71 warga Palang Merah Indonesia yang kesasar ke Jakarta dari Cibubur. Ia selalu berpesan kepada anak anak angkatnya bahwa siapapun boleh dibawa masuk ke rumahnya terkecuali 3 jenis manusia yaitu pemabuk, penjudi dan pemain perempuan.

3. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Gerakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh MR. Dr. Robert Steven Soumokil, yang bertujuan ingin mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang terpisah dari Negara Indonesia Syarikat. Gerakan RMS mulai bergolak hampir bersamaan dengan pemberontakan Andi Azis di Makasar, Ujung Pandang. Kota Ambon dapat dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia Syarikat pada tanggal 3 November 1950.

Gerakan Republik Maluku Selatan adalah rentetan dari pemberontakan Andi Aziz. Pada saat itu, peberontakan Andi Aziz telah berhasil dihancurkan dan riwayat Negara Indonesia Timur telah berakhir. Namun, Soumokil sebagai mantan Jaksa Agung NIT merasa tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke Negara kesatuan setelah KMB. RMS di Ambon diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950.

Pemerintahan RIS berusaha keras mengatasi masalah RMS dengan jalan damai. Namun, usaha damai dengan pengiriman dr. Leimina ditolak. RMS telah mampu menghadapi kekuatan RIS dengan meminta bantuan, perhatian, dan pengakuan dari dunia luar terutama negeri Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai operasi penumpasannya dengan melakukan pendaratan di Laha, Pulau Buru, pada tanggal 14 Juli 1950.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS telah melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, gerakan RMS belum berhasil ditumpas seluruhnya. Setelah Ambon berhasil direbut, tokoh-tokoh pemberontak RMS dan pasukannya melarikan diri ke Pulau Saparua dan pedalaman Seram. Mereka bertahan sambil melakukan kekacauan dan bergerilya yang berlangsung selama 12 tahun. Akhirnya, pada tanggal 2 Desember 1963 Mr. Dr. C. D. R. Soumokil berhasil ditawan oleh ABRI di Pulau Seram dan kemudian diadili dalam siding Mahkamah Militer Angkatan Darat di Jakarta pada tanggal 21 April 1964.

4. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta)

Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Achmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual yang semula menjabat KSAD PRRI/Permesta.

Penumpasan PRRI di Sumatera dilakukan dengan operasi gabungan yang terdiri dari unsur-unsur kekuatan Tentera Angkatan Darat, Laut dan Udara dari dua jurusan, melalui pendaratan di Padang dan penerjunan pasukan para komando di Pekanbaru dan Tabing. Pada tanggal 29 May 1961, Achmad Husei bersama pasukannya secara rasmi melaporkan diri kepada Brigadir Jeneral GPH Djatikusumo, Deputi Wilayah Sumatera Barat.Disamping itu, perpecahan yang terjadi diantara para pimpinan Permesta telah melemahkan kekuatan militer Permesta, sehingga pada akhirnya pada tanggal 4 April 1961 antara Somba dari pihak Permesta dan Pangdam XIII Merdeka Kolonel Sunandar Priyosudarmo dilangsungkan penandatanganan naskah penyelesaian Permesta.

5. Darus Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Hijrahnya pasukan Siliwangi dari wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda menuju wilayah Jawa Tengah yang dikuasai RI, telah menimbulkan adanya suatu kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat.Kondisi inilah yang kemudian dijadikan sebuah kesempatan oleh apa yang dinamakan Gerakan DI/TII untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan DI/TII yang dipimpin oleh SM Kartosuwirjo ini memang merupakan suatu gerakan yang menggunakan motif-motif ideology agama sebagai dasar penggeraknya, yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia. Adapun daerah atau tempat Gerakan DI/TII yang pertama dimulai di daerah pegunungan di Jawa Barat, yang membentang sekitar Bandung dan meluas sampai ke sebelah timur perbatasan Jawa Tengah, yang kemudian menyebar ke bagian-bagian lain di Indonesia.

Perbedaan-perbedaan ideologis mengenai dasar Negara sebenarnya telah ada sebelum proklamasi Negara Islam Indonesia itu sendiri. Namun adanya musuh bersama, dalam hal ini Belanda, mendorong para pemimpin bangsa Indonesia untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan ideologis tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan SM. Kartosuwirjo untuk membentuk Negara Islam, pertama adalah dengan mengadakan Konferensi di Cisayong Tasikmalaya Selatan tanggal 10-11 Februari 1948. Keputusan yang diambil adalah merubah system ideology Islam dari bentuk kepartaian menjadi bentuk kenegaraan, yaitu menjadikan Islam sebagai ideology Negara. Konferensi kedua diadakan di Cijoho tanggal 1 Mei 1948, dimana hasil yang dicapai adalah apa yang disebut Ketatanegaraan Islam, yaitu dibentuknya suatu Dewan Imamah yang dipimpin langsung oleh SM. Kartosuwirjo. Selain itu disusun semacam UUD yang disebut Kanun Azazi, yang menyatakan pembentukan Negara Islam Indonesia dengan hokum tertinggi Al-Quran dan Hadist (PInardi 1964).

Adanya Aksi Polisional Belanda yang melancarkan Agresi Militer II tanggal 18 Desemer 1948, tampaknya semakin mempercepat kea rah pembentukan Negara Islam Indonesia, dimana Agresi MIliter Belanda II tersebut telah berhasil merebut ibukota RI Yogyakarta dan menawan Presiden, Wapres beserta sejumlah Menteri. Momentum inilah yang kemudian dianggap sebagai kehancuran RI, dan kesempatan tersebut digunakan untuk membentuk Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan tanggal 7 Agustus 1949. Peristiwa tersebut merupakan titik kulminasi subversi dalam negeri pada masa itu.

Satu hal yang menarik dari gerakan ini dibandingkan dengan gerakan separatisme lainnya, adalah perkembangannya yang cukup lama di atas wilayah yang cukup luas. Keuletan ini tidak terlepas dari factor-faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan DI/TII, yang kemudian mendorong sebagian rakyat untuk ikut mendukung gerakan itu, yang akhirnya memberi kekuatan dan keuletan pada Gerakan DI/TII selama hampir 13 tahun.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, gerakan ini ternyata hanya menimbulkan penderitaan dan penindasan terhadap rakyat. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada rakyat seringkali menjadi sumber penderitaan dari kekejian yang semena-mena. Namun rakyat kota relative lebh reada. Lebih buruk keadaannya di pedalaman, tempat desa-desa diserbu, dalam beberapa daerah sangat sering barang-barang dan hasil panen dirampas, dan rumah, jembatan, mesjid dan lumbung padi dibakar atau dimusnahkan.

Gerakan DI/TII akhirnya tetap menjadi sebuah pemberontakan daerah, sampai akhirnya SM. Kartosuwirjo tertangkap tanggal 4 Juni 1962 dalam sebuah operasi yang bernama Pagar Betis. Dengan penangkapan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap SM. Kartosuwirjo, maka berakhirlah pemberontakan yang terorganisir di Jawa Barat selama lebih dari 10 tahun. Namun hal itu tidak cukup membuat peristiwa tersebut mudah dilupakan, katena walau bagaimanapun gerakan ini tidak saja menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat biasa, melainkan juga sebuah tragedy dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gerakan DI/TII juga terjadi di beberapa daerah lainnya, antara lain:

· DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pasukannya dinamakan Kesatuan Rakyat yang tertindas dengan melakukan penyerangan dan pengacauan pada bulan Oktober 1950 dan mengacau pos-pos kesatuan tentara. Pada tahun 959, ia berhasil ditangkap dan pasukannya ditumpas.

· DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar yang dilatarbelakangi untuk mendapatkan kedudukan sebagai pimpinan APRIS. Operasi penumpasan berlangsung sangat lam dan tersendat-sendat, hingga akhirnya pada tahun 1965 ia dapat disergap dan ditembak mati.

· DI/TII di Jawa Tengah berkembang pada perang kemerdekaan. Pimpinannya adalah Amir Fattah dengan ruang gerak meliputi Brebers, Tegal, dan Pekalongan. Gerakan kerusuhan Merapi-Merbabu Complex (MMC) dapat dipatahkan pada bulan April 1952.

· DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh yang pernah menjabat menjadi Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh. Ia melakukan pemberontakan dengan kekuatan senjata dan operasi militer. Karena terdesak ia melarikan diri ke hutan, tetapi pada akhirnya persoalan pemberontakan ini dapat dapat diselesaikan dengan musyawarah kerukunan rakyat aceh pada tanggal 17-28 Desember 1962 yang diprakarsai oleh colonel Jasin.

A. Kesulitan-Kesulitan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Kehidupan Politik

· Bentuk Dan Sistem Pemerintahan

Negara Indonesia yang berdiri sebagai hasil dari KMB berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara RIS didirikan di atas Undang-Undang Dasar Sementara yang disahkan pada tanggal 14 Desember 1949.Negara federal RIS berdiri sejak tanggal 27 Desember 1949 dan terdiri atas 16 negara bagian.

· Perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan konstitusi RIS negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia sebagai berikut.

1. a. Negara Republik Indonesia

                              b. Negara Indonesia Timur
                              c. Negara Pasundan
                              d.Negara Sumatra Timur
                              e. Negara Sumatra Selatan
                              f. Negara Jawa Timur

2. Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

3. Daerah-daerah Indonesia yang tidak termasuk daerah-daerah bagian

Dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka timbul pertentangan antara dua golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Golongan Unitaris adalah golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh. Yamin.

2. Golongan federalis adalah golongan yang menghendaki negara serikat, dipimpin oleh Sahetapy Engel.

Pertentangan dua golongan ini di menangkan oleh golongan unitaris.Pada tanggal 18 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS.Berdasarkan undang-undang tersebut satu-persatu negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara RI di Yogyakarta. Sehingga sampai bulan April 1950 negara RIS hanya terdiri dari tiga bagian, yaitu RI, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur. Dalam rangka usaha membangun gejolak rakyat indonesia, pemerintah RI menganjurkan kepada pemerintah RIS agar mengadakan perundingan dengan Negara Sumatra Timur serta Negara Indonesia Timur yang menyerahkan persoalan kepada pemerintar RIS. Sementara itu pada bulan Mei 1950 pemerintah RIS dan pemerintah RI mengadakan perundingan.Hasil perundingan berupa Piagam Persetujuan tgl 19 Mei 1950.

Isi pokok Piagam Persetujuan itu antara lain:

1. Kedua pemerintah berserikat membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Presidennya adalah Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut.

Perjuangan mewujuangan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya berhasil.Setelah pada tgl 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pada tgl 17 Agustus 1950 Negara RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alasannya:

1. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS, menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia.

3. Dengan sistem pemerintaha Federal berarti melindungi manusia indonesia

yang setuju dengan penjajah Belanda.

· Pemilihan Umum

Sesudah beberapa kali berganti kabinet pemerintah, akhirnya Kabinet Baharudin Harahap dapat melaksanakan pemilu sukses. Pada tanggal 29 September 1955, diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 pemilihan untuk anggota konstituante { badan pembuat UUD}.

Sekitar 39juta rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih berduyung duyung menuju tempat pemungutan suara untuk melaksanakan hak pilihnya. Setelah diadakan perhitungan suara, muncul empat partai besar sebagai pengumpul suara terbanyak yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 57 kursi, majelis Syuro Muslimin Indonesia {Masyumi} memperoleh 57 kursi,Nahdatul Ulum {NU} memperoleh 45 kusi, dan Partai komunis Indonesia{PKI} memperoleh 39 kursi.

Pemilihan umum tahap berikutnya untuk memilih anggota konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955.Pemilu untuk anggota konstituante, hasilnya di antara empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI) tetap berimbang.

Hasil pemilu pertama ternyata tidak memenuhi harapan rakyat.Rakyat menghendaki pemerintahan yang stabil ternyata tidak terwujud.Wakil-wakil rakyat yang terpilih tetap memperjuangkan kepentingan partainya sendiri.Pertentangan partai politik semakin hebat.

Dekret Presiden 5 juli 1959

Salah Satu hasil penting dari pemilu l (1955) adalah terbentuknya badan konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru.Pada tanggal 20 November 1956, konstituante mulai bersidang yang dibuka oleh Presiden Soekarno.

Walaupun telah tiga tahun bersidang, namun konstituante belum menyelesaikan tugasnya sebab setiap kali sidang selalu terjadi perdebatan sengit di antara anggotanya. Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 1959 Presiden Soekarno berpidato lagi di depan sidang konstituante yang menganjurkan agar dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpim, konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi UUD negara Republik Indonesia yang tetap.

Pada tanggal 3 juni 1959, konstituante mengadakan reses yang kemudian ternyata untuk selamanya.Sehubungan dengan itu, maka KSAD Letjen A.H Nasution melarang anggota konstituante melakukan kegiatan politik.

Berdasarkan hukum darurat perang maka pada hari Minggu 5 Juli 1959 pada jam 17.00, dalam upacara resmi di istana negara, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden sebagai berikut :

1.Membubarkan Konstituante.

2. Memberlakukan kembali UUD 1945

3.Menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi

4.Akan segera dibentuk MPRS dan DPAS

· Kehidupan Ekonomi

Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat dari hasil KMB, antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Pada masa demokrasi liberal dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berikut ini :

a) Gunting Syafruddin

Guna mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang, pada tanggal 20 maret 1950 Menteri keuangan Syafruddin mengambil tindakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp. 2,50,00 ke atas.

b) Nasionalisme de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Pada masa kabinet Sukiman, pemerintah berusaha untuk mengatasi krisis moneter (keuangan).Salah satu upaya yang ditempuh adalah menasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.Lebih lanjut dalam rangka menaikkan pendapatan, pemerintah berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis.

c) Sistem ekonomi Gerakan Benteng

Gerakan Benteng pada hakikatnya adalah suatu kebijakan untuk melidungi usaha pribumi.Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena para pengusaha indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.

d) Sistem Ekonomi Ali-Baba

Tujuan sistem ekonomi Ali-Baba adalah untuk memajukan pengusaha pribumi.Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi.Sistem ekonomi Ali-Baba mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

1. Akhir Masa Demokrasi Liberal

penyebab runtuhnya demokrasi liberarl

a. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

b. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.

c. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

d. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.

e. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

f. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya dan Pembersihan Kabinet Dwikora
Penurunan Harga-harga barang.

g. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

h. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).

i. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

2. Demokrasi Terpimpin

A. Pengertian Demokrasi terpimpin

Demokrasi Terpimpin Adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara.konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin ( 1957-1965 ) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi Liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana mentri. Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya badan konstituante dan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959.Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila.

B. Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.

2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :

· 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945

· 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan.Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950

2. Berlakunya kembali UUD 1945

3. Dibubarkannya konstituante

4. Pembentukan MPRS dan DPAS

C. Masa Demokrasi Terpimpin

Dalam suasana yang mengancam keutuhan teritorial sebagaimana kata Feith, dan ancaman perpecahan sebagai mana kata Soepomo, itulah muncul gagasan “Demokrasi Terpimpin” yang di lontarkan Presiden Soekarno pada bulan februari 1957. mula mula pandangan ini dicetuskan oleh partai Murba, serta Chaerul saleh dan Ahmadi.
Namun gagasan tanpa perbuatan tidak terlalu berarti dibanding gagasan dan perbuatan langsung dalam usaha mewujudkan gagasan itu dan inilah yang di lakukan soekarno . Konsep Demokrasi terpimpin yang hendak membawa PKI masuk kedalam kabinet ini juga menyebut-nyebut akan di bentuknya lembaga negara baru yang ekstra konstitusional yaitu ( Dewan Nasional), yang akan di ketuai oleh soekarno sendiri yang bertugas memberi nasehat kepada kabinet maka untuk itu harus di bentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai termasuk PKI serta di bentuk Dewan penasehat tertinggi dengan nama “Dewan Nasional” yang beranggotakan wakil-wakil seluruh golongan fungsional.
Menurut Yusril Ihza mahendra, sebelum “Dewan Nasional” ini dibentuk gagasan awal tentang namanya adalah “Dewan Revolusi” (DR), namun akhirnya dinamai dengan “Dewan nasional” (DN). Dewan ini diketuai oleh presiden, namun dalam prakteknya sehari-hari diserahkan kepada Roeslan abdul gani, walaupun Dewan Nasional ini tidak ada dasarnya dalam konstitusi.-,, Artinya “Dewan Nasional ini tidak sejalan dengan konstitusi yang ada pada waktu itu. Dan peranannya memang cukup menentukan yaitu sebagai “penasihat” pemerintah yang dalam praktiknya telah menjadi semacam DPR bayangan di samping DPR hasil pemilu 1955.dan adapun Dewan Nasional yang di sebutkan diatas adalah hasil bentukan kabinet juanda yang segera terbentuk setelah sebelumnya kabinet Ali sastro amidjoyo tidak mampu bertahan lagi.

Setelah dekrit presiden 5 juli 1959 kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada presiden melalui pemberlakuan kembali proklamasi dan UUD 1945, presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan bahkan bukan saja kepala negara tetapi juga kepala pemeritahan yang membentuk kabinet yang mentri-mentrinya tidak terikat kepada partai. Dan pada waktu-waktu inilah Dewan Nasional itu mulai di gagas.
Pembentukan Dewan Nasional ini, berdasarkan atas (SOB) atau amanat keadaan darurat dan bahaya perang yang di umumkan oleh presiden soekarno sebelum terbentuknya kabinet Juanda itu, mengingat Indonesia di hari-hari itu memang dalam keadaan genting dan potensi kionflik yang lebih besar segera mengancam keutuhan NKRI. Salah satunya dengan terjadinya gejolak ingin memisahkan diri beberapa Daerah dari NKRI.
Dalam kurun waktu yang kian genting pada kenyataan sejarah waktu-waktu itu, dan dengan terbentyknya PRRI di Padang di tambah dengan pulangnya pimpinan-pimpinan Masyumi dari jakarta menuju padang, karena waktu itu di jakarta mereka merasa kurang aman dari fihak-fihak yang kontra dengan mereka serta sekaligus berencana memantapkan pemerintahan revolusioner yang mereka cita-citakan dengan mengangkat “Syafruddin parawiranegara” sebagai mentrinya,(beliau juga pernah menjadi pemangku jabatan Pemimpin pemerintahan darurat Republik indonesia (PDRI) bi bukit tinggi, beliau sebenarnya putera kelahiran Banten tapi ayahnya berasal dari Sumatera Barat)Pen. Dan PRRI ini segera mendapat sambutan hangat di indonesia bagian timur, aceh, dan Indonesia tengah yang telah terlebih dahulu mengusahakan perjuangan melalui DI/TII yang terkenal itu. Walaupun pada akhirnya usaha ingin memisahkan diri, yang di upayakan berbagai daerah ini berhasil ditumpas.Sementara kegentingan demi kegentingan yang terjadi, sukarno sebagai seorang organisator dan sekaligus pengagum persatuan dan kesatuan, tidak tinggal diam dan tidak kehabisan akal.

Soekarno melakukan upaya dengan menggandeng 2 kekuatan besar dan yang paling bagus organisasinya dan paling potensial di indonesia pada waktu itu, yaitu PKI dan AD atau militer. Walaupun pada kenyataannya kedua kekuatan ini selalu prodan kontra antara satu sama lain, namun bisajinak ditangan seorang politikus kaliber soekarno. Mula-mula 2 kekuatan ini di manfaatkannya pada isu imperialisme dan kapitalisme yang masih mengancam Indonesia, berhubung pada waktu itu Irian Barat masih dikuasai oleh penjajah dan isu ini di pakai soekarno untuk mengamanatkan agar Irian barat selekas-lekasnya dapat di bebaskan serta upaya untuk mengembalikan indonesia dalam posisi pemerintahan secara utuh. Dalam teorinya dapat kita baca bahwa: soekarno, membutuhkan PKI kasrena merasa terancam akan Kudeta yang di lakukan Militer padawaktu itu atau AD pada khususnya sebagai kekuatan potensial yang sewaktu-waktu dapat merong-rong Soekarno dari tampuk pimpinan. Dan di samping itu menurut Afan ghafar soekarno memiliki agenda sendiri.

Dalam hubungannya dengan PNI, yang merupakan partai binaannya sejak awal, untuk sementara waktu soekarno keluar dari PNIdahulu, Karaena beliau tahu pasti kalau pengikut PNI sesungguhnya sudah ditangannya. Dan dia merangkul kekuatan PKI sebagai kekuatan yang menentukan massanya di Indonesia pada waktu itu, ketika soekarno telah mendapatkan PKI sebagai kekuatan besar, maka otomatis kekuatan yang lain dari PNI partainya yang disebutkan diatas menggabungkan diri dengan PKI walaupun ada juga yang tidak bergabung. Namun pada akhirnya gabungan kedua partai tersebut terbentuk menjadi masa yang besar dan siap untuk di mobilisasi.
Sedangkan apabila kita lanjutkan analisisnya, antara PKI dan AD yang sering berbeda pendapat sewaktu-waktu dapat di adu kekuatannya dan soekarno jadi wasitnya.
Sementara itu menurut keterangan yusril Ihza Mahendra, sejalan dengan gagasan “Demokrasi Terpimpin” Kalangan tentara di bawah pimpinan Mayjend Abdul Haris Nasution, aktif berkampanye tentang perlunya kembali ke undang-undang 1945.nilai-nilai dan semangat demiukian menurut A.H. Nasution akan tetap terpelihara jika negara kembali kepada UUD dan dan proklamasi, yakni UUD 1945. ide soekarno ini tampaknya bertemu dengan Ide soekarno dalam rangka menerapkan demokrasi Terpimpin. Sebab menurut Yusril, demokrasi semacam itu memang menghendaki adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sementara UUD 1945 memungkinkan perwujudan hal itu, (maksudnya sebelum di amandemen karena buku yang penulis kutip dari buku karangan 1996.) sebaliknya, jika menunggu konstituante menyelesaikan tugasnya memnyusun Undang-Undang yang baru belum tentu isinya sama dengan gagasan demokrasi terpimpin tadi. Dan gabungan ide Soekarno dan A.H. Nasution ini disampaikan kesidang Dewan Nasional dan dewan berpendapat bahwa gagasan Demokrasi terpimpin dapat terlaksana jika dikembalikan kepada UUD 1945.kemudian di bawa kerapat kabinet dan didalam rapat itu juga disetujui tentang Gagasan Demokrasi Terpimpin tersebut. Dalam sidang kabinet tesebut di hadiri oleh Idcham Chalid seorang tokoh NU, beliau tidak memberikan komentar apa-apa terhadap usulan Dewan Nasional sehingga perdana mentri Juanda padawaktu itu mengira bahwa NU setuju dengan gagasan itu.
Keputusan Dewan Mentri tersebut disampaikan perdana mentri Juanda, kepada sidang paripurna DPR, yang berjudul “ Putusan Dewan Mentri mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945”.
Dalam keterangan itu PM. Juanda mengatakan sbb: untuk mendekati hasrat golongan Islam, berhubung dengan penyelesayan dan pemeliharaan keamanan, di akui adanya piagam Jakarta tertanggal 22 juni 1945 sebagai dokumen historis. Dengan kembali ke UUD 1945, tambahnya , pelaksanaan Demokrasi Terpimpin akan lebih terjamin, disamping akan mampu mengembalikan seluruh ptensi nasional” termasuk golongan Islam”. Guna” di putuskan kepada penyelesayan keamanan dan pembangunan di seluruh bidang.”

Demokrasi Terpimpin Ditinjau dari Demokrasi Moderen.

Dalam Priode Demokrasi terpimpin pemikiran Demokrasi ala Barat banyak di tingalkan bahkan lebih nampak gambarannya manakala Demokrasi parlementer sebelumnya berkuasa di indonesia karena mengacu pada latar belakang pendidikan penggagasnya, yaitu yang pernah sekolah di luar negeri seperti Drs. M.Hatta dan Syahrir,walaupun gagasannya tidak 100% persis barat karena di sana sini berhubungan juga dengan islam,Nasionalis dan Lokal.
Soekarno sebagai pemimpin tertinggi pada era Demokrasi terpimpin menyatakan bahwa Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian BI, prosedur pemungutan suara, dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan sebagai tidak efektif dan kemudian Soekarno memperkenalkan dengan apa yang di sebut dengan”Musyawarah untuk mufakat”
Banyaknya partai politik oleh bung karno adalah penyebab tidak adanya pencapayan hasil dan sulit dicapai kataq sepakat karena terlalubanyak berdebat atau bersitegang urat leher.

Dari kacamata demokrasi moderen Kita menyaksikan semuanya di rubah,semua berubah,dan semua kelihatan berganti dan semua diganti tapi sesungguhnya tidak ada yang berganti dan berubah, yang pada hari ini semua serba mudah dan terkesan di mudahkan dan hampir kebablasan.Memang Demokrasi Terpimpin agak terasa asing Namun apa yang terjadi dimasalalu karena kehendak waktu dan peristiwa menginginkan demikian pada hari-hari itu, Dimana ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan yakni: apakah kita mau di gembleng untuk sementara waktu demi sejarah yang mengoyak ngoyak bangsa selama-beberapa lamanya, ataukah kita siap bercerai berai dari kesatuan Negara Republik Indonesia yang artinya kita semakin lemah?.

Konsep Nasakom Dalam Demokrasi Terpimpin.

Bung Karno sampai dengan akhir hayatnya tetap bertahan terhadap ide Nasakom yang mengatakan bahwa kekuatan politik di Indonesia pada saat itu terdiri dari tiga golongan ideologi besar yaitu: golongan yang berideologi nasionalis, golongan yang berideologi dengan latar belakang agama, dan golongan yang berideologi komunis. Tiga-tiganya merupakan kekuatan yang diharapkan tetap bersatu untuk menyelesaikan masalah bangsa secara bersama-sama.Apakah dengan punya ide Nasakom tersebut bisa dikatakan bahwa Bung Karno adalah seorang Marxis yang lebih dekat dengan golongan komunis pada saat itu?Setiap orang boleh punya persepsi dan pendapatnya sendiri untuk hal ini.Tapi yamg nyata Bung Karno adalah seorang Nasionalis, yang ide Nasakom semata-mata dicetuskan melihat realitas masyarakat pada saat itu demi persatuan. Indonesia menginginkan suatu kolaborasi total semua anasir bangsa dari semua golongan ideologi yang ada termasuk golongan komunis untuk berama-sama bahu membahu membangun Indonesia.

Walaupun tidak bisa dipungkiri memang Bung Karno pada periode 1959-1965 sangat terlihat lebih condong memberi angin kepada golongan komunis.
Barangkali juga ide Bung Karno tentang Nasakom berkaitan dengan pendapat Clifford Geertz yang dalam bukunya The Religion of Java yang membagi masyarakat Jawa dalam tiga varian: priyayi, santri, dan abangan. Yang bisa diterjemahkan priyayi adalah kaum Nasionalis, santri adalah kaum Agamis, dan abangan adalah kaum Komunis.
Realitas sejarah memang berkata lain setelah terjadi peristiwa 30 September 1965 yang sampai sekarang masih menyimpan misteri dan banyak versi diceritakan dari berbagai pihak bagaimana kejadiannya sampai terjadi pembunuhan para Jendral dan PKI dituduh yang telah melakukan semua ini dan tentara melakukan pembalasan dengan menumpas PKI sampai dengan akar-akarnya. Suatu realitas yang mungkin Bung Karno tidak pernah menyangka ataupun mimpipun mungkin tidak, bahwa ada satu golongan kekuatan dalam peta politik di Indonesia yang tidak pernah terpikirkan menjadi suatu kekuatan penting dalam peta perpolitikan Indonesia yaitu kaum militer.

Bung Karno walaupun bukan orang militer, selalu memakai pakaian lengkap militer Panglima Tertinggi – Jendral Bintang Lima – dengan segala atribut kebesarannya, kata beberapa analis ini adalah salah satu diplomasi model Bung Karno untuk meredam ambisi dan kekuatan militer untuk berkuasa. Setelah terjadi peristiwa 30 September 1965, serta merta ide Nasakom musnah dan aneh bin ajaib kekuatan kaum komunis serta merta digantikan oleh satu kekuatan politik baru di Indonesia yaitu kaum militer.Walaupun dengan segala dalih, kaum militer tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah satu kekuatan politik yang telah mendominasi Indonesia selama 32 tahun.Mereka selalu mengatakan bahwa militer berdiri dibelakang semua golongan.

Kesimpulannnya bahwa realitas politik di Indonesia semenjak jaman kemerdekaan sampai dengan saat ini pernah ada empat golongan kekuatan politik: kaum nasionalis, kaum agamis, kaum komunis, dan kaum militer (dan motor politik pendukungnya). Masing-masing kekuatan politik pernah mengalami jaman keemasan dan juga pernah terhempas dalam kancah politik di Indonesia. Dalam realitasnya setiap golongan kekuatan politik yang pernah mendominasi kekuasaan dan menjalankan pemerintahan Republik Indonesia belum ada yang mampu mengantarkan Indonesia menuju cita-cita bangsa untuk menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera.
. Pada awal kemerdekaan kaum nasionalis dengan motor politiknya PNI (Partai Nasional Indonesia) pernah memegang dominasi pemerintahan sampai pada sekitar tahun 1959. Setelah Bung Karno membuat dekrit pada tanggal 1 Juli 1959 untuk kembali ke UUD ’45, maka kekuasaan mutlak ada di tangan Bung Karno yang lebih memberikan angin pada kaum komunis untuk mendominasi kancah politik di Indonesia (atau terbawa oleh strategi kaum komunis) pada periode 1959 s/d 1965.

D. Kondisi Masyarakat Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Kehidupan Politik

Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut.

· KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959

· Mahkamah Agung membenarkan adanya Dekret Presiden tersebut.

· DPR hasil pemilu tahun 1955 menyatakan kesediaannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945

Sebagai tindak lanjut dekret tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 1959 pemerintah membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya.Kabinet karya dipimpin langsung oleh Presiden.Dengan demikian kabinet parlemen berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut :

· Pembentukan DPR

Berdasarkan Penetapan Presiden no.1 Tahun 1959, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1959 atas dasar UU no. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

· Pembentukan MPRS

Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 dan pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR.Namun berhubung belum melaksanakan pemilu maka MPR dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, Ketua MPR adalah Chaerul Saleh.

· Pembentukan DPAS

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Agung Sementara (DPAS)

· Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas)

Pada bulan Agustus 1959 dibentuk dewan perancang nasional yang di ketuai oleh Muh.Yamin.Pada Tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perancang Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh Presiden sendiri.

· Pembentukan Front Nasional

Pada tanggal 31 Desember tahun 1959 dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta Indonesia.

· Pembentukan DPR-GR

Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden.Kemudian Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 24 Juni 1960.

2. Kehidupan Ekonomii

Sampai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan ekonomi Indonesia Masih sangat suram akibat timbulnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk Merencanakan pembangunan di bawah kabinet karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 maka dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipmpin oleh Muh.Yamin.

Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari

sisa-sisa imperalisme mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

3.Kebijakan Politik Luar Negri

a. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia

Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah melaksanakan politik mercusuar.Politik mercusuar adalah politik mencari kemegahan di mata dunia Internasional. Tindakan pemerintah yang menyimpang dari pelaksanaan politik luar negri bebas aktif sebagai berikut :

1) Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua sebagai berikut :

a) Old Established Forces (Oldefo) terdiri atas negara-negara imperalis, negara kapitalis, dan negara berkembang yang cenderung imperialis.

b) New Emerging Forces (Nefo) terdiri dari negara-negara berkembang anti imperalis, negara sosialis, dan negara komunis.

1. Dalam rangka politik mercusuar, pemerintah RI menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nefo pada tahun 1963. Kegiatan tersebut dinamakan Ganefo.

2. Pembentukan Jakarta-Peking. Kenyataan ini membuktikan bahwa Indonesia betul-betul melibatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok komunis.

b. Indonesia keluar dari PBB

Penyebab indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan masuknya malaysia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, maka presiden Soekarno menyampaikan pidato di depan sidang umum PBB dengan judul “Membangun Dunia Kembali”. Indonesia mengancam jika Malaysia tetap diangkat menjadi anggota dewan keamanan PBB, maka Indonesia akan keluar dari PBB.

Ternyata Malaysia tetap diangkat menjadi anggota Dewan keamanan PBB sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari anggota PBB.Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, maka Indonesia semakin terpencil dari pergaulan dunia.

c. Konfrontasi dengan Malaysia

Presiden Soekarno beranggapan bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme imperialisme (nekolim) yang membahayakan revolusi Indonesia, maka Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk kepentingan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi sebagai berikut :

1. Perhebatan ketahanan revolusi Indonesia.

2. Bantulah Perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Serawak.

E. Berakhirnya Masa Demokrasi Terpimpin

Banyak penyimpangan terjadi di masa demokrasi terpimpin.Pada masa demokrasi terpimpin, dijumpai adanya tindakan-tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh presiden Soekarno, sehingga terjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal itu Nampak dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang menderita kelaparan dan kemiskinan serta dipengaruhi oleh politik Indonesia yang dikucilkan dalam pergaulan internasional, sehingga pada masa demokrasi terpimpin yang sebelumnya diharapkan memberi kesejahteraan yang lebih baik dari demokrasi liberal justru sebaliknya, lebih parah, baik ekonomi maupun politiknya. Indonesia tidak lagi menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif tetapi lebih condong pada blok timur atau menggunakan politik NEFO, sehingga paham atau ideologi komunis di Indonesia dapat berkembang luas. Kondisi tersebut menyebabkan PKI menjadi partai politik yang terbesar dan memiliki pendukung yang banyak.Pada masa pemerintahan Soekarno yang menganut demokrasi terpimpin kekuasaan presiden begitu kuat.Pemerintah tunggal pada saat itu adalah presiden Soekarno.Pada masa pemerintahannya, Soekarno melakukan perluasan daerah kekuasaan.Setelah berhasil merebut Irian Barat, pemerintah Soekarno melakukan pengupayaan pengambilalihan kekuasaan di Malaysia.Pada waktu itu Malaysia merupakan negara yang masih dibawah kekuasaan Inggris.Akibatnya banyak negara-negara maju mulai melakukan reaksi terhadap tindakan negara Indonesia.Mereka melakukan berbagai kebijakan internasional yang menyudutkan bangsa Indonesia.Akibatnya, krisis ekonomi tidak bisa dihindari lagi.Keadaan yang tidak menentu pada masa Orde Lama benar-benar dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk melakukan pemberontakan.Banyak peristiwa penting dalam pemberontakan PKI tersebut, diantaranya terbunuhnya jenderal-jenderal yang dekat dengan presiden Soekarno.Dengan adanya momen tersebut, maka Soeharto melakukan penumpasan terhadap pemberontakan PKI. Di sisi lain, banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa menuntut perubahan.

BAB IV

MASA ORDE BARU

A. Pengertian Masa Orde Baru

Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde
yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat
dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD
1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11
Maret 1966.Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai
tonggak lahirnya Orde Baru.

B. Latar Belakang Lahirnya Masa Orde Baru

Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :

1) Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652.

2) Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsunglama..

3) Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

4) Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili

5) Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30September 19656.

6) Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan Rakyat).

7) Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

8) Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)

9) Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

C. Masa Orde Baru

Tanggal 11 Maret 1966 Sukarno mengeluarkan surat perintah dan dibawa oleh tiga jenderal untuk disampaikan kepada Suharto. Maksud dikeluarkannya surat itu adalah untuk menugaskan Suharto mengamankan situasi, namun kemudian berubah, bahwa surat itu seakan cek kosong yang dapat diisi apa saja termasuk pemindahan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Teks asli surat perintah itu sendiri sampai kini belum ditemukan.

Peralihan kekuasaan ini oleh beberapa kalangan disebut dengan istilah “kudeta merangkak” (creeping coup) yang dilakukan oleh Suharto.Sebuah kudeta biasanya dilakukan secara cepat dan tidak terduga.Namun, kudeta ini dilakukan secara bertahap. Ada yang mengatakan bahwa “kudeta merangkak” ini terdiri dari beberapa tahap, di antaranya Subandrio melihat empat tahap. Tahap pertama, menyingkirkan para jenderal pesaing Suharto tanggal 1 Oktober 1965; tahap kedua, memperoleh Supersemar (akronim dari Surat Perintah 11 Maret) yang kemudian dijadikan dasar pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966; tahap ketiga, penangkapan 15 menteri yang pro Sukarno tanggal 18 Maret 1966,dan tahap keempat mengambil alih kekuasaan dari Sukarno.Bersamaan dengan itu MPRS pun melakukan apa yang disebut oleh Adam “kudeta merangkak” MPRS. MPRS berperan besar secara yuridis untuk memindahkan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto.Namun MPRS itu sendiri akhirnya dibubarkan. Jenderal Suharto setelah peristiwa G 30 S melakukan pembersihan terhadap seluruh kekuatan PKI.Orang-orang atau kelompok yang terkait dengan organisasi tersebut pun tidak luput dari pembasmian.Periode setelah tumbangnya pemerintahan Sukarno disebut dengan “Orde Baru” untuk membedakannya dengan “Orde Lama”.Orde Baru didukung oleh banyak kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu.Dukungan itu dari kaum intelektual dan dari para mahasiswa.Periode antara tahun 1965-1975 dipandang oleh para pengamat, baik dalam maupun luar negeri secara beragam, seperti dikatakan oleh Ricklefs.Dari sayap kanan memuji pemerintahan Suharto karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan pro –Barat.Namun, sayap kiri sebaliknya, di samping memuji pemerintahan Suharto karena mampu menyeimbangkan ekonomi, dan juga mengutuk buruknya catatan hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut.

Ricklefs lebih lanjut mengatakan bahwa, terdapat persamaan antara kebijakan Orde Baru dengan kebijakan kolonial pada periode politik etis. Sebagaimana pemerintah kolonial Belanda dahulu, Orde Baru juga berjanji akan membangun ekonomi nasional dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan. Orde Baru memang dapat membangun ekonomi nasional, namun tidak dapat meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan.Sebagian besar pembangunan ekonomi nasional bergantung pada perusahaan asing dan hanya terjadi pertumbuhan kecil pada industri pribumi.Namun, ketika modal asing yang masuk masih kurang pemerintah memanfaatkan “modal asing domestik”, dari para pengusaha Tionghoa. Berkaitan dengan Islam, gagasan Snouck Hurgronje mengenai Islam masih dianggap penting, karena Orde Baru juga menghormati Islam sebagai praktek agama secara pribadi, namun tidak memberi kesempatan untuk menjadi kekuatan politik, sebagaimana pada masa awal ketika aktivis Islam dan tentara pro- Suharto berhasil membasmi PKI dan menyingkirkan Sukarno. Untuk mengamankan kekuasaan penguasa Orde Baru merekrut orang-orang yang loyal terhadapnya, terutama dari kalangan militer.Pimpinan mulai dari tingkat pusat hingga daerah banyak diisi oleh kalangan militer.Hampir semua lini ia kendalikan, mulai dari ekonomi, politik, sosial sampai budaya. Namun, tentu saja karena hal itu, beberapa intelektual kritis bergerak melalui celah yang tidak dapat diawasi oleh penguasa.

Dalam bidang ekonomi, Orde Baru mewarisi hutang yang banyak yang membuat negeri ini nyaris menuju jurang kehancuran. Negara tidak mampu membayar hutang luar negeri sebesar US$ 2,4 miliar, hiperinflasi sampai 600 persen, produksi industri di bawah 20 persen dari kapasitas, pelayaran, alat transportasi air, kereta api, dan jalan raya, selain itu seluruh kontrol pemerintah terhadap ekonomi digerogoti korupsi yang menjalar ke segala arah. Untuk menyelesaikan masalah itu Jenderal Suharto melihat kepada kelompok ekonom muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk mendapatkan berbagai saran.Para ekonom itu di antaranya Widjojo, Ali Wardhana, Muhammad Sadeli, Subroto dan Emil Salim.Hubungan mereka terjalin ketika Suharto di Bandung mengikuti kursus ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan sosial lainnya pada Sekolah Staf dan Komando AD. Para ekonom ini yang akhirnya menjadi penasehat ahli ekonomi Orde Baru untuk menangani masalah ekonomi yang serius dan mereka sering disebut sebagai “Mafia Berkeley” (karena banyak di antara mereka lulusan Universitas of California, Berkeley).

Dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan ekonomi Orde Baru mengandalkan bantuan luar negeri terutama dari barat, yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengambil sikap anti-barat, yang digaungkan Presiden Sukarno dengan “go to hell with your aid”.Memang sejak awal Orde Baru menyadari untuk mengubah sikap anti-barat dan hal ini tercermin pada kebijakan perdagangan dan investasi luar negeri yang liberal.Melihat sikap Indonesia yang telah meninggalkan kebijakan anti-barat dan antikapitalis direspon positif oleh komunitas bantuan internasional.Indonesia meminta untuk menjadwal kembali hutang luar negeri dan memperoleh bantun luar negeri baru.Oleh karena itu pada Desember 1966, di Paris, wakil pemerintah setuju dengan negara-negara Barat dan Jepang untuk menjadwal ulang hutang luar negeri Indonesia yang telah jatuh tempo kepada negara-negara itu.Untuk itu atas prakarsa Belanda pada tahun 1967 dibentuklah konsorsium bantuan luar negeri internasional untuk Indonesia yang diketuai Belanda, Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).

Menanggapi kebijakan pemerintah, mahasiswa berdemontrasi untuk menolak modal asing.Puncaknya ketika kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta, pada 14-17 Januari 1974.Demontrasi disertai kerusuhan, pembakaran dan penjarahan.Banyak korban meninggal, luka-luka dan sebagian ditangkap.Kekerasan ini untuk selanjutnya terus mengiringi rezim Orde Baru. Sementara tim ekonomi melaksanakan program stabilitasi dan rehabilitasi dengan hasil yang mengesankan. Keadaan ekonomi yang mengalami hiperinflasi secara perlahahan dapat dikendalikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Hal ini terlihat dari turunnya inflasi dari 636 persen pada tahun 1966 menjadi sekitar 9 persen pada tahun 1970. Pertumbuhan yang pesat ini dapat dipertahankan sampai sekitar tiga dasawarsa.

Namun pertumbuhan ekonomi yang pesat itu, seperti kebanyakan negara-negara Asia Timur lainnya, berlangsung di bawah pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, otoriter, dan semakin represif. Pemimpin dengan menjalankan pemerintahan semacam itu sering berdalih, bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin berlangsung baik dalam suasana yang kacau dan partai-partai politik umumnya saling ribut, hanya memikirkan politik dan tidak memikirkan kepentingan nasional.Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan di masa Orde Baru itu adalah berkat kemampuan para teknokrat ekonomi menjaga kestabilan makroekonomi.Akan tetapi, pada awal tahun 1990-an, disiplin kestabilan ketat itu, yang telah dijaga oleh para teknokrat ekonomi sejak akhir 1960-an, mulai merosot.Hal ini terlihat dari non-anggaran, yakni transaksi pemerintah yang tidak tercantum dalam anggaran resmi pemerintah.Transaksi keuangan ini mencakup lembaga-lembaga semi-pemerintah, seperti Badan Urusan Logistik dan BUMN.Terutama untuk lembaga-lembaga yang tidak sehat, perusahaan-perusahaan para pengusaha kroni serta keluarga.

Pada masa Orde Baru banyak terjadi pembatasan dan pelarangan terhadap masyarakat. Partai-partai yang di zaman Sukarno bebas berdiri, pada masa Orde Baru dipaksa dibatasi hanya tiga partai, yakni Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah, yang lainnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973.

Banyak kalangan yang mengritik kebijakan pemerintah ini, namun mereka yang mencoba bersuara segera dicekal, seperti yang terjadi pada Kelompok Petisi 50.Selain itu, banyak kegiatan masyarakat dibatasi, yang diangap berisi membahayakan dan merongrong kewibawaan pemerintah.Bahasa masyarakat disensor, dan sebaliknya penguasa menggunakan bahasa yang dianggap tertib.Juga buku-buku yang dianggap berisi ajaran komunis dilarang, termasuk karya-karya sastra.Soal pelarangan ini, zaman Orde Lama terjadi pelarangan terutama menjelang akhir masa pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh organ-organ PKI yakni Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Mereka berusaha mendorong pemerintah melarang buku dan mengintimidasi para pengarangnya yang tidak sealiran dan tidak mau diajak dengan mereka.

Setelah Orde Lama tumbang, pelarangan masih berlanjut, namun yang dilarang buku-buku yang dianggap berisi ajaran komunis, kebanyakan pengarang yang tergabung dalam Lekra.Sementara pengarangnya banyak yang dipenjarakan dan dibuang ke pulau Buru.Antara tahun 1980 hingga 1990-an mulai banyak kritik bermunculan yang ditujukan kepada pemerintah di antara dari kalangan mahasiswa. Mereka menginginkan pemerintahan Orde Baru yang bebas dari korupsi.Protes mahasiswa itu dijawab pemerintah dengan menangkapi berberapa mahasiswa, divonis dan dipenjarakan. Media pemberitaan, seperti koranPelita yang menurunkan berita kekerasan dan juga majalah mingguan Tempo dilarang terbit.

Tahun-tahun setelah runtuhnya Uni Soviet di dunia internasional terjadi perubahan peta politik, yang semula komunis sebagai musuh bersama, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang dilawan.Sementara di dalam negeri Indonesia sendiri hal itu sepertinya masih belum disadari, seperti pada kasus Timor Timur. Ketika Perang Dingin berlangsung, Barat terutama Amerika mendukung Indonesia untuk membendung komunisme di sana, namun setelah masa itu usai yang menjadi perhatian Amerika adalah masalah HAM. Oleh karena itu Amerika tidak lagi mendukung kebijakan Indonesia soal Timor Timur.Orang-orang Timor Timur menuntut kemerdekaan penuh dengan Referandum.Menjelang kejatuhan Orde Baru, krisis moneter pada bulan Juli 1997 yang pertama melanda Thailand menyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan hantaman krisis moneter ini membuat nilai tukar rupiah anjlok.Terjadi ketidak percayaan (rush) terhadap bank. Suharto menambah hutang baru dengan menandatangani kesepakatan dengan IMF, namun ia tidak setia pada syarat-syarat dalam kesepakatan itu. Dalam situasi itu, ia pergi ke Mesir untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Setelah presiden kembali ke Jakarta, kerusuhan telah terjadi di mana-mana.Yang diawali dengan terbunuhnya empat mahasiswa.Suara-suara kaum intelektual dan mahasiswa yang menginginkan perubahan tak dapat dibendung lagi.Puncaknya ketika para mahasiswa melakukan demontrasi dan menduduki gedung DPR, Suharto yang terpilih kembali, akhirnya mengundurkan diri, 21 Mei 1998.Dengan pengunduran diri itu, maka berakhirlah rezim Orde Baru setelah berkuasa sekitar 32 tahun. Mengiringi berakhirnya Orde Baru di Jakarta dan di beberapa kota lain terjadi kerusuhan dan pembakaran. Dalam kerusuhan itu banyak korban meninggal dunia.Sampai kini belum ada kejelasan siapa dalang di balik kerusuhan itu.

D. Kondisi Indonesia Pada Masa Orde Baru

1. Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru

Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya.Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.

Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

· Rendahnya penerimaan Negara

· Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

· Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

· Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

· Mengadakan operasi pajak

· Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya.Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.

1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

· Tujuan Pelita I: meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

· Sasaran Pelita I: Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

· Titik Berat Pelita I: Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia.Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia.Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

2. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja .Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun.Perbaikan dalam hal irigasi.Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi.Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang.Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras.kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

6. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan.Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

· Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.

2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

· Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

1. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

2. Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

3. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

4. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

5. Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

6. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

7. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

8. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

2. Kondisi Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru

Kehidupan Politik Masa Orde Baru

· Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara

· Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur

· Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara.

Politik Dalam Negeri

· Pembentukan Kabinet Pembangunan

· Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida

· Pembubaran PKI dan Organisasi masanya

· Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

· Pemilihan Umum

· Peran Ganda ABRI

· Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

· Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.

Politik Luar Negeri

· Kembali menjadi anggota PBB

· Normalisasi hubungan dengan beberapa Negara

· Pemulihan hubungan dengan Singapura

· Pemulihan hubungan dengan Malaysia

· Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia

· Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatic

· Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord)

3. Kondisi Sosial Budaya Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang.Di masa pasca Orde Baru, partisipasi sosial kalangan etnis Tionghoa sangat menonjol.Pada umumnya mereka aktif bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.Banyak sekali orang-orang Tionghoa yang memilih profesi sebagai guru, dosen, profesor, dokter, insinyur, pengacara, hakim, jaksa, advokat, bahkan polisi dan tentara.Mereka mendirikan berbagai sekolah mulai dari TK sampai SMA dan berbagai universitas.Demikian juga puluhan rumah sakit didirikan kalangan etnis Tionghoa.Rumah sakit-rumah sakit ini didirikan dengan tujuan sosial semata yaitu untuk memberikan bantuan medis bagi yang membutuhkan tanpa memandang kemampuan ekonominya.Bandingkan dengan rumah sakit-rumah sakit yang didirikan di masa Orde Baru yang bertujuan komersial semata. Selaras dengan berlangsungnya reformasi, berbagai kegiatan sosial dilakukan oleh organisasi-organisasi Tionghoa antara lain dalam membantu korban gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Demikian juga dengan kegiatan pembagian sembako dan pakaian bekas, donor darah, khitanan massal serta pengobatan massal secara cuma-cuma bagi kaum duafa.Di bidang pendidikan mereka banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari kursus bahasa Inggris, Mandarin, komputer sampai akademi dan universitas.Kalangan mudanya secara aktif mulai memasuki bidang-bidang profesi di luar wilayah bisnis semata.Mereka sekarang secara terbuka berusaha menjadi artis sinetron, presenter TV, peragawati, foto model, pengacara, wartawan, pengarang, pengamat sosial/ politik, peneliti, dsbnya.Hal ini sangat berbeda ketika rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan diskriminasi.Misalnya, pemberlakuan batasan 10 persen bagi etnis Cina untuk bisa belajar di bidang medis, permesinan, sains dan hukum di universitas.

Di dalam kehidupan sosial mereka mulai membuka diri dan mau peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.Mereka tidak lagi menolak apabila terpilih menjadi Ketua RT/RW dan secara aktif ikut dalam penyelengaraan Pemilu di lingkungan tempat tinggalnya.Dalam hubungan mereka dengan negara leluhur (RRC), pada umumnya mereka mengambil sikap bahwa hubungan tersebut hanya bersifat kekerabatan semata.Mereka merasa telah sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia yang lahir, besar, dan meninggal serta dikebumikan di Indonesia. Filsafat mereka sekarang adalah luo di sheng gen yaitu “berakar di bumi tempat berpijak” yang dapat diartikan menetap di Indonesia selama-lamanya menggantikan ye luo gui gen yang berarti “ibarat daun rontok kembali ke bumi”. Demikian juga sikap pemerintah RRC yang dengan tegas menyatakan bahwa orang Tionghoa Indonesia adalah warga Indonesia yang harus loyal kepada Indonesia, mentaati hukum dan peraturan Indonesia serta memberikan sumbangan pada pembangunan dan kemajuan Indonesia.Orang Tionghoa Indonesia bukan warga RRC dan tidak berada di bawah yurisdiksi Tiongkok.

4. Bidang kesehatan

Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak.Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup.

5. Bidang pendidikan

Dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia.Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah.Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun.

E. Akhir Masa Orde Baru

Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960- an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas.Golongan Karya yang berkeinginan menjadi mayoritas tunggal (Single Majority) mendapat tekanan dari masyarakat.Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme.Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat.Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pada saat memanasnya gelombang aksi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara.Harga-harga kebutuhan pokok dan bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah.Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran.Hal ini diperparah lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan ekonomi.Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia semakin parah.

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di berbagai bidang tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menentang berbagai praktek korupsi, kolusi nepotisme (KKN).Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum.Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun. Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya.Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden.Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.

Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto tersebut.Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie.Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto.Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik.Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya adalah tentang pelilihan umum secepatnya.Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik.Pada Pemilu kali ini suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP).Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.

Faktor Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

· Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi

BAB V

INDONESIA PADA MASA REFORMASI

Gerakan Reformasi di Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 di dorong oleh banyak faktor. Faktor pertama adalah keterpurukan ekonomi sebagai akibat terjdinya krisis moneter yang melanda kawasan Asia. Berbagai bentuk penyimpangan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru membuat krisis di Indonesia menjadi sangat berat dan berkepanjangan. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan ekonomi oleh pemerintah RI di bawah Orde Baru rapuh. Faktor lain adalah tersumbatnya aspirasi politik rakyat dan ketidak adilan di bidang hukum. Kondisi ini membuat masyarakat yang di motori oleh mahasiswa berani menyuarakan pergantian pemerintah. Meski di awalnya gerakan yang menuntut diadakanya reformasi dihadapi oleh aparat keamanan dengan tindakan represif sehingga jatuh korban, namun gerakan dari hari ke hari justru semakin besar. Krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Keberhasilan gerakan reformasi membawa Indonesia memasuki era baru yang lebih demokratis dan diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

A. BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

1. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

Setelah Orde Baru memegang kekuasaan dan mengendalikan pemerintah, muncul satu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaanya atau “status quo”. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya reormasi, yaitu :

a. Krisis Politik

Di bidang politik pemerintah Orde Baru memiliki cara tersendiri untuk menciptakan stabilitas yang diinginkan, salah satunya dengan menjadikan Golkar sebagai mesin politik. Di dalam tubuh Golkar terdapat tiga jalur yang menjadi tumpuan kekuatanya, yaitu ABRI, birokrat dan glkar (jalur ABG). Tidak mengherankan jika Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu selama Orde Baru. Keberadaan Golkar yang sebenarnya diperlukan sebagai sarana dan arena penyalur aspirasi rakyat, ternyata dijadikan sebagai alat kekuasaan atau alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaanya.

Sistem perwakilan pun bersifat semu, bahkan hanya dijadikan sarana untuk melanggengkan sebuah kekuasan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan Presiden melalui lembaga MPR, Soeharto selalu terpilih. Otoriterianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik. Banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Hal ini terjadi karena demokratisasi dibangun melaui KKN.

Ketidakberesan juga dapat dilihat dari konsep Dwifungsi ABRI yang telah berkembang menjadi kekaryaan. Peran kekaryaan ABRI semakin masuk dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang-bidang yang seharusnya masyarakat berperan lebih besar ternyata ditempati oleh personil TNI/Polri seperti jabatan lurah, bupati, walikota dan gubernur pada masa Orde Baru banyak diduduki oleh militer. Dunia bisnispunbahkan tak luput dari intervensi TNI/Polri.

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang mendorong munculnya gerakan reformasi. Kaum reformis yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa yang didukung para dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle kabinet dan menggelar Sidang Istimewa MPR serta melaksanakan Pemilu secepatnya. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total disegala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap “lima paket undang-undang politik yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan” yaitu :

Ø UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilu

Ø UU No. 2 tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR

Ø UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Ø UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum

Ø UU No. 8 tahun 1985 tentan Organisasi Massa

Setahun sebelum pemilihan umum tahun 1997 diselenggarakan pada bulan mei, situasi politik di Indonesia mulai memanas. Pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh Golkar berusaha untuk memenangkan Pemilu secara mutlak seperti pemlu-pemilu sebelumnya. Sementara itu tekanan-tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru di masyarakat semakin berkembang biak dari kalangan politisi, cendekiawan dan mahasiswa. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kebijakan pemerintah tentang masalah politik, ekonomi dan hukum terus bergulir seperti bola salju. Keberadaan partai-partai yang ada di legislative seperti PPP, GOLKAR dan PDI dianggap tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Kondisi dan situasi di tanah air semakin memanas setelah terjadi peristiwa kelabu pada “27 Juli 1996” yang berawal dari adanya konflik internal di tubuh PDI. Peristiwa tersebut berupa penyerangan kantor pusat PDI yang diduduki oleh kubu Megawati oleh kelompok PDI yang dipimpin oleh Suryadi. Bentrokan kedua kubu tersebut menimbulkan korban baik harta maupun jiwa.

Sepanjang tahun 1996 terjadi pertikaian sosial dan politik di dalam kehidupan masyarakat, seperti pada bulan Oktober 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo (Jawa Timur), bulan Desember 1996 terjadi kerusuhan di Tasikmalaya (Jawa Barat) dan di Sanggau Ledo (Kalimantan Barat) yang meluas ke Singkawang dan Pontianak. Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umumtahun 1997 telah menjadi pemicu terjadinya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan konflik antar etnis yang berbeda. Pada bulan Maret 1997 terjadi kerusuhan di Pekalongan dan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum 1997 meletus kerusuhan di Banjarmasin yang memakan banyak korban jiwa.

Pemilu tahun 1997 dimenangkan secara mutlak oleh Golkar, PPP berhasil menambah kursi, sementara suara PDI menurun secara drastis. Kemenangan Golkar tentu saja kembali menghantarkan Soeharto mejadi Presiden RI untuk priode 1998 – 2003. Namun dikalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang satu arus yang sangat kuat menolak pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden. Akibatnya timbul tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto yang datang dari para mahasiswa dan kalangan intelektual. Di samping itu, larangan beroposisi terhadap pemerintah telah menimbulkan penculikan-penculikan terhadap para aktivis mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

b. Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya, kekuasaan kehakiman yang dalam pasal 24 UUD 1945 dinyatakan sebagai badan yang memiliki kekuasaan yang bebas dan terlepas dari kekusaan pemerintah (independen). Akan tetapi dalam kenyataanya kekuasaan kehakiman berada dibawah kekuasaan pemerintah, sehingga pengadilan menjadi lembaga yang sulit untuk memberi keadilan bagi rakyat. Jadi dapat dikatakan selam pemerintahan Orde Baru hakim-hakim menjadi pelayan para penguasa, bahkan hukum sering dijadikan alat untuk membenarkan tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan apabila proses tersebut menyangkut diri penguasa, keluarga dan kerabat atau pejabat negara. Hal ini dapat dilihat pasca jatuhnya Presidan Soeharto, hukum tidak bisa menjerat para konglomerat dan politisi nakal yang telah menggunakan uang rakyat. Hal ini jelas menunjukan bahwa hukum telah diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa.

c. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negar-negara di kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Perekonomian yang dibangun pemerintah Orde Baru ternyata rapuh dan tak mampu menahan badai krisis moneter tersebut. Di pasaran mata uang dunia nilai rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika. Sebagai gambaran, pada tahun 1996 nilai rupiah terhadap dollar adalah Rp. 6.000 per $ US dan pada bulan Desember 1997 rupiah terpuruk hingga posisi Rp. 6.400 per $ US. Memasuki tahun 1998 kemerosotan nilai rupiah semakin drastis. Pada tanggal 13 April nilai rupiah mencapai Rp. 8.000 per $ US, pada tanggal 17 Mei rupiah mencapai Rp. 12.800 per $ US, bahkan dalam perdagangan valuta asing nilai rupiah terperosok dalam Rp. 16.000 per $ US.

Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Perbankan nasional terpuruk dan banyak bank beku operasi (BBO). Dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), tidak berkutik dan banyak gulung tikar. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tampak terjadi di banyak tempat. Harga sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari melambung tinggi, bahkan sempat menjadi kelangkaan.

Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat, seperti terjadi di wilayah Irian Barat (Papua). Nsa Tenggara Timur dan termasuk di beberapa daerah di Pulau Jawa. Sementara itu, untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia belum terealisasi, walupun pada tanggal 15 Januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (Letter of intent atau LOI) dengan IMF.

Sebenarnya, pada saat yang bersamaan krisis moneter terjadi pula di beberapa negara. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga di sebabkan oleh perilaku spekulan. Krisis moneter terjadi di Korea Selatan, Filipina, Thailand, malaysia dan Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia tersebut, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi perekonomian Indonesia. Crony capitalism, demikian istilah untuk meyebut pembangunan ekonomi Indonesia selama perjalanan Orde Baru, telah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh terhadap gejolak-gejolak eksternal.

Krisis moneter dan ekonomi merebak semakin meluas dan menjadi krisis multidimensional. Di tengah situasi semakin melemahnya nilai rupiah, aksi massa, aksi buruh, dan aksi mahasiswa juga terjadi di mana-mana. Merak menuntut agar pemerintahan segera mengadakan pemulihan ekonomi, sehingga harga-harga sembako turun, tidak lagi ada PHK dan lain sebagainya.

“Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi” yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah :

v Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya utang negara, namun sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan Radius Prawira pada Sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomiyang dipimpin Presiden Soeharto di Bina Graha, mencapai 63,462 milliar dollar Amerika Serikat, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar Amerika Serikat. Ketika krisis moneter melanda dan nilai rupiah jatuh kepercayaan luar negeri pada Indonesia menjadi tipis akibat utang luar negeri tersebut. Para pedagang luar negeri tidak percaya lagi pada importer Indonesia yang diangga tidak akan mampu lagi membayar barang dagangan yang mereka jual. Hampir semua negara tidak menerima letter of credit (L/C) dari Indonesia. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh situasi perbankan Indonesia yang dianggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kasus kredit macet.

v Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

Pemerintah Orde Baru memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan agraris dengan tingkat penidikan rata-rata masih rendah. Maka cukup sulit mengubah Indonesia menjadi negara industri dan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besr masyarakat Indonesia menyebabkan mereka sulit memperoleh kesempatan kerja.

Sementara itu, pengaturan ekonomi pada masa pemerintahn Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalm pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa “dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat”. Sebaliknya sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagi bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

v Pola Pemerintahan Sentralistis

Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis yakni semua bidang kehidupan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan yaitu Jakarta. Oleh sebab itu pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga dalam pengelolaan kekayaan daerah, dimana sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Demikian juga untuk bidang pers yang polanya adalah sentries, karena pemberitaan dari Jakarta (pusat) harus menjadi berita utama. Sifat emberitaa juga merupakan pemberitaan satu arah.

d. Krisis Kepercayaan

Krisis moneter, merebaknya KKN, ketidakadilan dalam hukum, ketimpangan ekonomi atau bisa disebut sebagai krisis multidimensional yamg melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di saat krisis moneter melanda Indonesia ternyata pemerintah tidak dapat berbuat banyak sehingga harga-harga sembako yang melambung tinggi bahkan langka membuat masyarakat semakin tidak percaya pada pemerintah. Di saat ekonomi sulit pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM., maka rakyat menjadi semakin rapuh kepercayaannya pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Maka terjadilah demonstrasi-demonstrasi dari para mahasiswa yang puncaknya terjadi Semanggi yaitu tewasnya empat mahasiswa Trisakti oleh terjangan peluru dari aparat keamanan yang bermaksud untuk membubarkan demonstrasi mahasiswa.

Tragedi Semanggi mendorong munculnya solidaritas di kalangan masyarakat dan kampus yang menentang kebijakan pemerintah yang tidak demokratis dan tidak berpihak pada rakyat. Tragedi ini juga menyulut terjadinya kerusuhan dan pejarahan yang terjadi “13 dan 14 Mei 1998” yang terjadi di Jakarta dan Solo. Kerusuhan menimbulkan banyak korban baik harta maupun jiwa terutama dari warga keturunan Cina yang menjadi sasaran amuk massa.

B. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI

1. Munculnya Gerakan Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan perikehidupan barudan secara hukum menuju kearah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Tatanan gerakan reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi Indonesia yang demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui mimbar bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa tersebut mengusung enam agenda reformasi yaitu:

a. Adili Soeharto dan krono-kroninya

b. Amandemen UUD 1945

c. Penghapusan Dwifungsi ABRI

d. Otonomi daerah yang seluas-luasnya

e. Supremasi hukum

f. Pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

2. Kronologi Reformasi

Pada tanggal 29 Mei 1997, Indonesia melaksanakan Pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh Golkar. Awal Maret 1998 MPR hasil Pemilu melaksanakan Sidang Umum dan memilh Soeharto kembali menjadi Presiden RI dan B.J. Habiebie sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan VII yang memiliki tugas untuk menyelesaikan PJPTI I dan mempersiapkan Indonesia untuk lepas landas menuju negara industri. Namun ternyata perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan dan diperparah krisis moneter dan masalah sosial yang semakin menumpuk.

Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa yang didukung oleh dosen diberbagai daerah mulai menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunya harga sembako, penghapusan KKN dan turunya Soeharto dari kursi kepresidenan.gerakan reformasi secara kronologi diawali dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. Pada 22 Januari 1998 rupiah melemah terhadap dollar Amerika Serikat. Nilai mata uang rupiah menembus angka Rp. 17.000 per dollar.

b. Pada 12 Februari 1998 Presiden Soeharto mengangkat Wiranto menjadi Panglima ABRI.

c. 5 Maret 1998 Ketua Senat “Mahasiswa Universitas Indonesia” (MUI) ke gedung DPR/MPR untuk menyampaikan sumbangan pikiran mengenai reformasi. Perwakilan mahasiswa UI diterima oleh fraksi ABRI (TNI).

d. 10 Maret 1998 Soeharto kembali terpilih sebagi Presiden yang ketujuh kali didampingi oleh B.J. Habibie sebagai Wapres.

e. 4 Mei 1998 Harga BBM melonjak 71% yang diikuti dengan kenaikan tarif transportasi. Tiga hari kemudian terjadi kerusuhan di Medan yang menelan korban enam orang tewas.

f. 9 Mei 1998 Presiden Soeharto berangkat ke Kairo Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15.

g. 12 Mei 1998 di Jakarta terjadi aksi unjuk rasa oleh para mahasiswa. Di dalam aksi unju rasa di Universitas Trisakti ini dipihak mahasiswa jatuh korban 4 (empat) orang yang meninggal. Keempat mahasiswa itu adalah “Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie dan Hafidin Royan”. Selain itu terdapat korban luka-luka yang terdiri atas puluhan mahasiswa dan rakyat yang turut dalam unjuk rasa.

h. 13 Mei 1998 kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan Solo. Presiden Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Mesir memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Etnis thionghoa mulai eksodus meninggalkan Inonesia.

i. 14 Mei 1998 Demonstrasi ian bertambah besar dan merebak dihampir berbagai kota di Indoneisa. Para demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD.

j. 17 Mei 1998 di hotel Wisata, Jakarta, Nurcholish Madjid dalam jumpa pers menggulirkan ide untuk mempercepat pemilu (paling lambat tahun 2000). Menteri Sekretaris Negara pada saat itu adalah Saaidilah Mursjid tertarik dengan ide itu.

k. 18 Mei 1998 pukul 15.00 WIB Saadilah Mursjid mengundang Nurcholish madjid ke kantor Sekretaris Negara untuk menjelaskan gagasanya. Pada pukul 20.30 Nurcholish Madjid bertemu dengan Presiden Soeharto, ia mengatakan bahwa rakyat menghendaki Presiden Soeharto turun dar kursi kepresidenan. Presiden Soeharto menanggapi dengan menyatakan bersedia untuk mundur dan meminta untuk bertemu dengan beberapa tokoh dari berbagai kalangan.

l. 19 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan akan membentuk komite Reformasi, mereshuffle kabinet dan pemilu akan dipercepat.

m. 20 Mei 1998, perwakilan 27 senat mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia berdialog dengan pimpinan DPR untuk meminta kepastian kapan Presiden Soeharto mundur. Harmoko sebagai pemimpin DPR/MPR memberikan jawaban dalam waktu secepatnya, mungkin jum’at (22 Mei 1998). Kalau sampai hari itu tidak ada tanggapan, maka pimpinan majelis akan mengundang pimpinan fraksi untuk membahas kemungkinan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.

n. 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan acara dilanjutkan dengan pelantikan B.J. Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto.

C.PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998

1. Pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia

Setelah B.J Habibie dilantik menjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 mei 1998 dan sesuai janji yang di ucapkannya, maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat yang berkembang dalam pelaksanaan refirmasi. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Adapun langkah-langkah yang di lakukan oleh Habibie yaitu:

a. Pembentukan Kabinet

Pada tanggal 22 mei 1998 Presiden ke-3 Indonesia Prof .B.J. Habibie telah membentuk cabinet baru yang di namakan Kabinet Reformasi Pembangunan. kabinet itu terdiri atas 16 menteri, yang meliputi perwakilan dari militer (ABRI), Golkar, PPP dan PDI.

Pada tanggal 25 mei 1998 diadakan pertemuan pertama kabinet Habibie, membentuk komite untuk merancang undang-undang politek yang lebih longgar, menjadikan pemilu dalam waktu setahun dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden dua periode (dua kali lima tahun). Upaya tersebut mendapat sambutan positif.

b. Upaya Perbaikan Ekonomi

Habibie menjadi presiden diwarisi krisis ekonomi yang cukup parah. Agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan Habibie berusaha melakuakn langkah-langkah untuk memperbsiki ekonomi. Langkah-langkah tersebut diantara sebagai berikut:

a. Merekapitulasi perbankan

b. Merekonstruksi perekomonian nasional

c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah

d. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000,-

e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan IMF.

c. Reformasi di Bidang Politik

Kedudukan B.J Habibie sebagai Preside nada yang pro dan ada yang kontra. Hal tersebut merupakan kewajaran dalam kehidupan berpolitik di suatu Negara. Di era reformasi presiden Habibie mengupayakan politik di Indonesia dalam kondisi yang trasparan dan merencanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga dapat di bentuk lembaga tinggi Negara yang betul-betul representative.

Dalam pemilu yang di selenggarakan presiden Habibie terntata rakyat dapat menyalurkan aspirasinya sehingga bermunculan partai-partai politik sebanyak 45 partai. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya hanya terdiri dari tiga orsospol peserta pemilu. Di bidang politik Habibie juga membebaskan narapidana politik di antaranya yaitu sri Bintang Pamungkas, manan anggota DPT yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, serta Muhtar Pakpahan , pimpinan buruh yang di jatuhi hukuman karena di tuduh memicu kericuhan di Medsn than 1994. Disamping itu, Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.

d. Kebebasan Menyampikan Pendapat

Pada masa pemerintaha Habibie, orang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum ataupun unjukrasa atau domenstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demostrasi hendaknya mendapatkan izin dari kepolisian dan menentukan tempat untuk demostrasi tersebut. Hal ini dilakukan Karena pihak yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umumpejabat polri dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak sesuai penilaiannya sediri.

Untuk menjamin kepastian hokum bagi para pengunjuk rasa, pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan perundang undangan yang mengatur tentang pengujuk rasa atau demonstrasi. Undang undang yang berkaitan dengan hal itu adalah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Adanya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memuli pelaksanaan system demokrasi yang sesungguhnya, yaitu dengan memberikan kelonggara atau kebebasan kepada masyarakan untuk mengemukakan apa yang di inginkan.

e. Refomasi di Bidang Hukum

Pemerintahan Presiden Habibie bertekad melakukan refomasi hokum sesuai dengan aspirasi yang berkembamg di masyarakat. Salah satu tahap untuk reformasi hokum, beliau melakukan rekontruksi pembongkaran atas watak bangunan hokum Orde Baru. Pembongkaran atas aturan hokum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan meteri yang di buat swlama dasawarsa terakhir memerlukan kerja keras dan ekstra hati-hati dari pengambilan keputusan. Langkah itu di maksudkan untuk menghindari adanya sekedar pergantian kemasan hokum, tetapi isi dan substansinya sama.

f. Masalah dwifungsi ABRI

Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran Dwifingsi ABRI menusul lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, ABRI bergegas-gegas melakukan reorientasi dan reposisi peran sospolnya.

ABRI berkehendak mereformasi diri, yang sudah dilakukannya dengan dirumuskannya paradigma baru, termasuk keinginan menarik deri dari peran berbagai posisi sipilnya.

Namun di banyak kalangan, termasuk para mahasiswa belum merasa puas dengan paradigm baru yang di rumuskan ABRI. Mereka tetap menuntut di hapuskannya dwifungsi ABRI secara menyeluruh, termasuk perannya dalam mengambil keputusan di DPR.

Di era reformasi ABRI yang duduk dalam MPR jumlahnya sudah di kurangi yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan termasuk pori, mulai tanggal 5 mei 1999 polri resmi memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yang terdiri dari angkatan laut, darat dan udara.

g. Sidang Istimewa MPR

Siding istimewa MPR adalah salah satu jalan untuk membuka kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat. Dalamsidang istimewa yang di selenggarakan tanggal 10-13 November 1998 MPR di harapkan benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dengan debat yang lebih segar, lebih terbuka dan bisa menampung pendapat dari berbagai lapisan masyarakat.

Pada saat itu, siding istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan , yaitu sebagai berikut:

1) Enam buah ketetapan baru yang di buat:

(a) Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional sebagai haluab Negara (Tap. No. X/MPR/1998)

(b) Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Tap. No. XI/MPR/1998).

(d) Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tap. No. XV/MPR/1998).

(e) Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi (Tap. No. XVI/MPR/1998).

(f) Hak Asasi Manusia (Tap. No. XVII/MPR/1998).

2) Dua buah ketetapan yang mengubah dan menambah ketetapan yang lama:

(a) Ketetapan tentangv Perubahan dan Tambahan atas ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambahkan terakhir dengan ketetapan MPR RI No. I/MPR/1998 (Tap. No. VII/MPR/1998).

(b) Tap MPR No.XIV/MPR/1998 yang mengubah dan menambah atas Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang Pemilu.

3) Empat buah ketetapan yang mencabut berbagai ketetapan MPR RI, yang terdahulu/lama:

(a) Tap MPR No. III/V/MPR/1998 yang mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.

(b) Tap MPR No. IX/MPR/1998 yang mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN.

(c) Tap MPR No. XII/MPR/1998 yang mencabut Tap MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

(d) Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 yang mencabut Tap MPR No. II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegaraan Pancasila sebagai Dasar Negara.

h. Pemilihan Umum 1999

Untuk melaksanakan pemilihan umum sebagamana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaannya. Untuk itu maka

Di cabutlah lima paket undang-undang tentang politik. Yaitu undang-undang tentang pemilu, susunan, kedudukan dan wewenag DPR/MPR, prtai politik dan Golkar, referendum serta organisasi masa.

Sebagai gantinya, DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang yang diratifikasi pada 1 Februari 1999 yang di tanda tangani Habibie itu adalah undang-undang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Larangan undang-undang politik tersebut menggairahkan kehdupan politik di Indonesia. Hal itu memicu munculnya prtai-prtai politik yang jumlahnya cukup banyak. Tidak kurang dari 112 partai politik lahir. Dari sekian banyak itu, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum.

Kampanye pemilu yang diikuti oleh 48 partai di gelar di seluruh wilayah Indonesia, dengan pengaturan jadwal pencetakan suara, KPU kembali melakukan pengunduran agenda. Pengunduran agenda di sebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan terlaksananya pengajuan calon anggota DPR, DPRD I, DPRD II secara cepat. Factor utamanya karena kendala transportasi daerah daera terpencl di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum di perkirakan rusuh, ternyata tidak menjadi kenyataan. Selama pemungutan suara berlangsung yaitu pada 7 Juni 1999 kondisi Indonesia relatife aman. Pemungutan suara berakhir, KUP kembali melakukan pengunduran jadwal penghitungan akhir.

Setelah dilakukan penghitungan akhir oleh KPU muncullah lima partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu:

1) PDI perjuangan

2) Partai Golkar

3) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

4) PPP (Partai Persatuaan Pembangunan)

5) PAN (Partai Amanat Nasional)

Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999

Setelah KPU berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, serta berhasil menetapkan jumlah wakil-wakil Utusan Golongan dan Utusan Daerah maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Oktober 1999. Dalam sidang umum ini berhasil mengukuhkan Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagi ketua DPR.

Dalam Sidang Paripurna MPR XII tanggal 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban dari Presiden Habibie melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstein dan 4 suara tidak sah. Penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie tersebut menutup peluang dari Habibie untuk maju ke bursa pemilihan presiden di sidang umum MPR.

Setelah pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak, kemudian muncul tiga nama calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Namun di saat detik-detik menjelang dilaksanakan pemilihan Presiden melalui voting, Yusril Ihza Mahendra menyatakan mundur dari bursa pencalonan Presiden. Oleh karena itu tinggal dua calon presiden yang maju yaitu Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Mengingat tidak ada partai yang menang secara mutlak maka pemilihan presiden menjadi seru dan berlangsung panas.

Daari hasil pemilihan presiden melalui voting, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden dengan mendapat 373 suara, mengungguli Megawati yang meraih 313 suara. Terpilihnya Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari maneuver politik yang digalang oleh Amien Rais melaui Poros Tengah yang terdiri dari PAN, PK, PBB dan PPP. Kenyataan pahit dari kubu Megawati ini membuat massa pendukungnya yaitu warga PDI Perjuangan kecewa, sehingga meletuslah kerusuhan yang terjadi di Solo dan Bali.

Selanjutnya dilaksanakan pemilihan wakil presiden dengan calon Megawati dan Hamzah Haz yang karena situasi dan kondisi akhirnya Megawati memperoleh suara yang lebih unggul. Dengan terpilihnya Megawati menjadi Wakil Presiden maka kerusuhan berhasil diredakan. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Susunan awal dari Kabinet Persatuan Nasioanal adalah sebagai berikut :

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Jendral Wiranto (13 Februari dinonaktifkan Presiden Abdurrahman Wahid dan digantikan oleh Soerjadi Soedirdja)

1. Menteri dalam negeri : Letjend. TNI Soerjadi Soerdirdja

2. Menteri luar negeri : Dr. Alwi Shihab

3. Menteri pertahanan : Prof. Dr. Juwono Sudarsono

4. Menteri hukum dan perundang-undangan : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. M.Sc

Menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan dan industri : Drs. Kwik Kian Gie

5. Menteri keuangan : Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A

6. Menteri pertambangan dan energi : Letjend. TNI Soesilo Bambang Yudhoyono

7. Menteri perindustrian dan perdagangan : Drs. H.M. Yusuf Kalla

8. Menteri pertanian : Dr. Ir. M. Prakosa, Ph.D

9. Menteri kehutanan dan perkebunan : Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail, M.Sc

10. Menteri perhubungan : Letjend. TNI Agum Gumelar

11. Menteri explorasi laut dan perikanan : Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat

dan pengentasan kemiskinan : Dr. Hamzah Has

12. Menteri tenaga kerja : Drs. Bomer Pasaribu, S.H.

13. Menteri kesehatan : Dr. Achmad Suyudi, M.Ph.

14. Menteri pendidikan nasional : Dr. Yahya Muhaimin

15. Menteri agama : Drs.K.H.M. Tolchah Hasan

16. Menteri pemukiman dan pengembangan wilayah : Ir. Erna Witoelar

Menteri negara

17. Menteri riset dan teknologi : Dr. Muhammad AS.S. Hikam

18. Meneg koperasi & pengusaha kecil menengah : Drs. Zarkasih Noer

19. Meneg lingkungan hidup : Dr. Alexander Soni Keraf

20. Meneg otonomi daerah : Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A.

21. Meneg pariwisata dan kesenian : Drs. H. Hidayat Jaelani

22. Meneg penanaman modal dan pembinaan BUMN : Ir. Laksamana Soekardi

23. Meneg pemuda dan olahraga : Ir. Laksamana Soekardi

24. Meneg pekerjaan umum : Dr. Ir. Rozik Boediro Soetjipto

25. Meneg pemberdayaan wanita : Drs. Khofifah Indar Parawansa

26.Meneg urusan HAM: Dr. Hasballah M. Saad
27. Meneg transmigrasi & kependudukan : Ir. Al Hilal Hamdi

28.Meneg pendayagunaan aparatur negara : Laksda Freddy Numberi

29. Meneg masalah-masalah kemasyarakatan : Dr. Anak Agung Gede Agung

Jaksa agung                                                     : Marzuki Darusman, S.H.
Panglima TNI                                                  : Laksamana Widodo AS
Sekretaris negara                                             : Ir. Ali Rahman

Di samping membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang berasal dari orang-orang partai, Prsiden Abdurrahman Wahid juga membentuk “Dewan Ekonomi Nasional” (DEN). Pembentukanya dimaksudkan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Dr. Emil Salim dengan wakil Subiyakti Tjakrawerdaya dan Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indraswati. Angota-angotanya antara lain: Anggito Abimanyu dan Bambang Subiyanto.

Share on Facebook Share on Twitter

7 comments :

Lady MiaNovember 29, 2018 at 7:16 AM
KABAR BAIK!!!

Nama saya Aris Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu untuk Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran dimuka, tetapi mereka adalah orang-orang iseng, karena mereka kemudian akan meminta untuk pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, sehingga hati-hati dari mereka penipuan Perusahaan Pinjaman.

Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan digunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dan tingkat bunga hanya 2%.

Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan, telah dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda menuruti perintahnya.

Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Cynthia, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening mereka bulanan.

Sebuah kata yang cukup untuk bijaksana.
ReplyDelete
Replies
AzmiJanuary 16, 2019 at 4:38 PM
Nama saya Azmi, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman, mereka banyak penipu dan peminjam pinjaman palsu di internet. Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana ALLAH membantu saya dengan Bunda Alicia Radu setelah saya tertipu oleh 6 pinjaman pemberi pinjaman. Saya hampir kehilangan harapan sampai ALLAH menggunakan ROBBI dari saya untuk mendapatkan pinjaman saya sebesar RM 10,000 dari ibu Alicia Radu dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan dan hanya dengan suku bunga 2%.

Saya sangat terkejut ketika memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya kirim dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Jadi saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi email ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan dengan rahmat ALLAH Dia tidak akan mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman.

dan Anda masih dapat menghubungi ROBBI yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui email: (robbi5868@gmail.com)

Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (azmi88455@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman dari Ibu Alicia Radu,
semoga ALLAH terus memberkati ibu Alicia Radu And is Family
ReplyDelete
Replies
Miss EvelynDecember 11, 2019 at 9:58 PM
Saya sangat bersyukur kepada Ibu Fraanca Smith karena telah memberi saya
pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 saya telah berhutang selama
bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan
saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua
menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah
yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan
belajar tentang Franca Smith di salah satu blog saya menghubungi franca
smith konsultan kredit via email:(francasmithloancompany@gmail.com) dengan
keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun ini tahun dan
harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan
pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya
telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan
usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk
diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan
hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu franca Smith via email:(
francasmithloancompany@gmail.com)
ReplyDelete
Replies
rikrik budiantiJuly 22, 2020 at 3:08 AM
NAMA SAYA ........... RIKRIK BUDIANTI,
NEGARA ............ INDONESIA
KOTA ..................... BANDUNG, JAWA BARAT
PINJAMAN PINJAMAN ...... Rp150.000.000,00
EMAIL SAYA ........... rikrikbudianti27@gmail.com

Kabar baik, kabar baik, kabar baik
Nama saya RIKRIK BUDIANTI, warga negara Indonesia. Saya telah scammed oleh 3 pemberi pinjaman internasional yang berbeda di internet, semua setuju untuk memberi saya pinjaman, saya kehilangan uang yang saya peroleh dengan susah payah. Suatu hari, ketika menjelajah melalui internet dan tanpa daya saya menemukan kesaksian dari seorang wanita bernama EINNA FAIZ, yang juga scammed oleh pemberi pinjaman kredit palsu, tetapi akhirnya dihubungkan dengan perusahaan pemberi pinjaman yang sah bernama KARINA ELENA ROLAND LOAN COMPANY di mana dia mendapatkan pinjamannya . Saya memutuskan untuk menghubungi perusahaan pinjaman yang sama dan kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya dibohongi oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui email dan mereka meyakinkan saya bahwa saya memberikan pinjaman di perusahaan dan juga mengatakan kepada saya bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat untuk menghubungi mereka. Saya mengisi akun kredit dan menyimpan semua yang meminjam dari saya dan kepada Tuhan kemuliaan saya mendapat pinjaman sebesar Rp150.000.000 dari perusahaan besar ini, Dikelola oleh MRS. KARINA ROLAND, dan di sini saya sangat bermanfaat karena KARINA ELENA ROLAND LOAN COMPANY telah mengubah hidup saya, jadi saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi di internet tentang bagaimana saya mendapat pinjaman. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, Anda harus menghubungi KARINA ROLAND
via atau whatsapp (karinarolandloancompany@gmail.com) +1585 708-3478 dan ikuti aturan, karena saya setuju Anda mendapatkan pinjaman dalam waktu kurang dari 24 jam. Anda masih dapat menghubungi saya melalui email jika Anda meminta bantuan tentang bagaimana saya mendapat pinjaman (rikrikbudianti27@gmail.com).

PERUSAHAAN PINJAMAN ROLAND KARINA ELENA
WHATSAPP ONLY ........ +1585 708-3478
NAMA FACEBOOK ......... KARINA ELENA ROLAND
EMAIL ......... KARINAROLANDLOANCOMPANY@GMAIL.COM
ReplyDelete
Replies
Nadia SellaDecember 15, 2020 at 2:43 AM
Halo nama saya Nadia Sella dari Indonesia Saya tinggal di Desa, saya ingin menggunakan media ini untuk bersyukur kepada Allah atas hidup saya dan menggunakan saya untuk bertemu dengan ibu saya yang setia Christabel Missan Loan Investment Company untuk mengubah hidup saya dari miskin menjadi kaya, saya punya masalah keuangan dan itu sangat buruk dan sulit tetapi berkat perusahaan induk yang setia, Nona CHRISTABEL PINJAMAN INVESTASI PERUSAHAAN yang membantu saya dengan pinjaman 300 juta dan sekarang saya memiliki transfer pinjaman ke rekening bank saya dan saya hanya melakukan pembayaran untuk pinjaman saya transfer tanpa menambah rasa sakit saya dan sekarang keluarga saya dan saya bekerja dengan baik dan sekarang bisnis saya baik Terima kasih kepada ibu yang setia Christabel Missan.

Jika Anda tahu bahwa Anda membutuhkan pinjaman cepat, saya akan merekomendasikan Anda kepada Miss Christabel Missan di Email :: christabelloancompany@gmail.com
Untuk informasi lebih lanjut, Anda masih dapat menghubungi saya untuk memperkenalkan pinjaman yang jujur sellanadiafg@gmail.com

Silakan cari tahu apakah Anda menginginkan pinjaman Anda dan hubungi saya

Anda masih bisa menghubungi teman saya yang memperkenalkan saya untuk mendapatkan email pinjaman jaminan: lianmeylady@gmail.com
maryamlady12u@gmail.com
cynthiadafaq@gmail.com
novitakarinafg@gmail.com
Pinjaman saya sebesar 300 juta berhasil ditransfer
Perusahaan Pinjaman Christael Missan
email: Christabelloancompany@gmail.com
Instagram: ibu christabel missan
Nomor Whatsapp +15614916019
ReplyDelete
Replies
Nadia SellaDecember 15, 2020 at 2:43 AM
Halo nama saya Nadia Sella dari Indonesia Saya tinggal di Desa, saya ingin menggunakan media ini untuk bersyukur kepada Allah atas hidup saya dan menggunakan saya untuk bertemu dengan ibu saya yang setia Christabel Missan Loan Investment Company untuk mengubah hidup saya dari miskin menjadi kaya, saya punya masalah keuangan dan itu sangat buruk dan sulit tetapi berkat perusahaan induk yang setia, Nona CHRISTABEL PINJAMAN INVESTASI PERUSAHAAN yang membantu saya dengan pinjaman 300 juta dan sekarang saya memiliki transfer pinjaman ke rekening bank saya dan saya hanya melakukan pembayaran untuk pinjaman saya transfer tanpa menambah rasa sakit saya dan sekarang keluarga saya dan saya bekerja dengan baik dan sekarang bisnis saya baik Terima kasih kepada ibu yang setia Christabel Missan.

Jika Anda tahu bahwa Anda membutuhkan pinjaman cepat, saya akan merekomendasikan Anda kepada Miss Christabel Missan di Email :: christabelloancompany@gmail.com
Untuk informasi lebih lanjut, Anda masih dapat menghubungi saya untuk memperkenalkan pinjaman yang jujur sellanadiafg@gmail.com

Silakan cari tahu apakah Anda menginginkan pinjaman Anda dan hubungi saya

Anda masih bisa menghubungi teman saya yang memperkenalkan saya untuk mendapatkan email pinjaman jaminan: lianmeylady@gmail.com
maryamlady12u@gmail.com
cynthiadafaq@gmail.com
novitakarinafg@gmail.com
Pinjaman saya sebesar 300 juta berhasil ditransfer
Perusahaan Pinjaman Christael Missan
email: Christabelloancompany@gmail.com
Instagram: ibu christabel missan
Nomor Whatsapp +15614916019
ReplyDelete
Replies